DPRD Maluku: Pemda harus kendalikan harga beras lewat operasi pasar

Ambon (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Asis Sangkala mengatakan, pemerintah daerah harus bisa mengendalikan harga beras di pasaran melalui kegiatan operasi pasar dan menjaga persediaan beras untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Saat ini kenaikan harga beras di tingkat konsumen masih terus terjadi dan terindikasi telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, baik itu beras medium maupun beras premium," kata Abdul Asis di Ambon, Selasa (10/10).

Menurut dia, guna mengatasi permasalahan ini maka pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diminta melakukan operasi pasar secara kontinyu dalam upaya menstabilkan harga beras.

Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan stok beras dari tingkat distributor hingga pengecer dan pedagang tetap tersedia dalam melayani permintaan konsumen.

Selain itu menurut dia, operasi pasar juga bisa mencegah terjadinya aksi penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mencari keuntungan lebih besar di situasi seperti ini.

Baca juga: DPRD Maluku tambah anggaran pilkada Rp5 miliar untuk APBDP 2023

"Pemerintah daerah bisa melibatkan aparat keamanan maupun instansi terkait seperti Bulog dan Disperindag saat melakukan operasi pasar," tegasnya.

Selain itu pihak Bulog juga perlu mengambil langkah konkret termasuk menggunakan stok beras yang ada di gudang untuk dilepas ke pasaran dalam rangka mengendalikan serta menjaga kestabilan harga.

"Ada stok yang cukup banyak datang dari import beras asal Vietnam yang masuk di gudang Bulog untuk digunakan guna menekan naiknya harga beras," ucap Abdul Asis.

Kebijakan lain untuk menjaga kestabilan harga beras adalah pemda baik di kabupaten dan kota juga dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga beras.

"Pemerintah daerah juga dikasih kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana BTT, dan kita berharap pemerintah bisa cepat tanggap dan respon terhadap persoalan ini," tegas Abdul Asis.

Baca juga: DPRD Maluku: libatkan masyarakat kelola tambang emas Gunung Botak