Ambon (Antara Maluku) - DPD KNPI Maluku siap menyelenggarakan pertemuan pemuda Indonesia - Malaysia program kerja 2013, kata Ketua DPD KNPI Maluku Victor Pilouw di Ambon, Jumat.
"Kesiapan ini akan dipaparkan di DPP KNPI di Jakarta dalam waktu dekat," jelas Victor.
Paparan kesiapan ini nantinya dikoordinasikan dengan pengurus pemuda Malaysia untuk memutuskan waktu penyelenggaraannya.
"Prinsipnya Maluku siap menyelenggarakan event tahunan program kerjasama pemuda dua negara bertetangga di Asia Tenggara," ujarnya.
Pertemuan ini diprogramkan membahas soal solusi kekerasan yang sering dialami pemuda dua negara bertetangga.
Victor yang menjadi Ketua DPD KNPI Maluku hasil Musda di Ambon 20 September 2013 itu mengemukakan berdasarkan informasi dari DPP KNPI diberitahukan bahwa Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak mengisyaratkan 100 pemuda dari negaranya akan menghadiri pertemuan tersebut.
Bahkan, Perdana Menteri Malaysia juga menyatakan minatnya untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Jadi sekiranya pertemuan Pemuda Indonesia - Malaysia jadi diselenggarakan DPD KNPI Maluku, maka ini strategis untuk daerah ini dari berbagai aspek, termasuk keamanan yang menjadi syarat mutlak optimalnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial," katanya.
Dia berbesar hati menyelenggarakan event tersebut karena saat melaksanakan Pertemuan Pemuda Dunia untuk Perdamaian(International Youth for Word Peace) di Ambon 30 September - 2 Oktober 2011, saat itu kapasitasnya adalah Sekretaris DPD KNPI Maluku.
"Saya siap melanjutkan apa yang telah dirintis mantan Ketua DPD KNPI Maluku, Zahruddin Latuconsina menyelenggarakan Pertemuan Pemuda Dunia untuk Perdamaian yang menelorkan Deklarasi Ambon pada 2 Oktober 2011," ujar Victor.
Karena itu, bila pertemuan Pemuda Indonesia - Malaysia jadi diselenggarakan DPD KNPI Maluku, maka dipastikan ada deklarasi juga mengenai penanganan masalah kepemudaan dua negara bertetangga.
"Minimal melalui pertemuan pemuda, maka lebih mempererat jalinan kebersamaan Indonesia - Malaysia yang sering tegang karena batas wilayah maupun persoalan tenaga kerja," tegas Victor.
