Fasilitas informasi representatif, Kota Ambon jadi lokasi penelitian pengembangan ekosistem cek fakta

Ambon (ANTARA) - Kota Ambon Provinsi Maluku menjadi lokasi penelitian dan pengembangan ekosistem cek fakta oleh tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Multi Media Nusantara, untuk mengumpulkan data pada Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon.

Ketua tim penelitian Kamelia Camalia Pasanderen di Ambon Selasa mengatakan, tujuan penelitian tersebut untuk membuat satu model ekosistem cek fakta yang baik, dan menjadi contoh untuk berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, Kota Ambon dipilih menjadi lokasi pengambilan data, karena secara fasilitas dan informasi kota ini sangat representatif,

“Sebetulnya jika berbasis informasi dari Bawaslu, ada tiga provinsi yang mempunyai tingkat kerawanan konflik termasuk Provinsi Maluku. Karena itu Diskominfo Ambon dipilih karena ada rekomendasi dari teman-teman jurnalis bahwa Kota Ambon memiliki Command Center yang baik," katanya.

Camalia berharap, setelah proses ini berakhir dengan hasil yang baik, tentunya dapat berimplikasi pada iklim informasi di setiap daerah khususnya Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

Harapannya setiap daerah selain Kota Ambon mempunyai iklim informasi yang baik, sehingga tidak beredar banyak hoaks atau misinformasi.

"Kalau pun ada masyarakat sudah cukup sadar untuk tidak mudah percaya, dan bersikap kritis terhadap informasi yang diberikan,” katanya..

Plt Kepala Dinas Kominfosandi Kota Ambon Ronald H. Lekransy menyatakan, peran Command Center dan Diskominfosandi dalam menghadapi tantangan terkait dengan beredar misinformasi di masyarakat.

Salah satu fungsi Command Center, katanya, mencakup pemantauan dan peredaran informasi, terkait hal ini Pemkot Ambon menggunakan Call center, serta sistem Omnichannel yang memungkinkan integrasi kanal sosial media Pemerintah Kota Ambon dalam satu Dashboard.

“Dengan sistem ini Command Center dapat menganalisis tren, mengidentifikasi masalah potensial lebih awal, dan memastikan komunikasi yang konsisten dan tepat waktu antara pemerintah dan masyarakat, melibatkan OPD teknis terkait karena sifatnya pesan langsung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semua bentuk misinformasi dan disinformasi di kota ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena memang melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik Forkopimda, media, para kades/raja, tokoh-tokoh agama, sesepuh, dan kelompok masyarakat.

“Dimana semua memiliki komitmen dan daya tahan yang kuat terhadap setiap misinformasi yang berkembang di media sosial sebagai wujud rasa sayang dan cinta kota ini, " katanya.

Pihaknya berharap, melalui proses penelitian dapat dikembangkan metode lain secara ilmiah, yang tentunya dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan misinformasi dan disinformasi di tengah masyarakat di Kota Ambon.