Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara merancang strategi peningkatan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah itu lewat sinergisitas Pemerintah Pusat, Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan daya saing daerah.
"Upaya ini diharapkan mampu membuat sektor tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya," kata Kepala Bappeda Malut Sarmin Adam di Ternate, Jumat.
Dia mengungkapkan, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Maluku Utara 2025-2045, terdapat 17 arah transformasi pembangunan, salah satunya adalah “Maluku Utara Marimoi”.
Sehingga, kata dia, strategi ini bertujuan menjadikan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan jumlah Desa Mandiri.
Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi berbasis komoditas unggulan juga menjadi salah satu fokus utama.
Pemerintah merencanakan pengembangan sentra industri kawasan pedesaan dengan komoditas seperti perikanan tangkap dan budidaya termasuk udang vaname dan rumput laut, perkebunan pala, cengkih, dan kelapa, serta kawasan pariwisata yang berkelanjutan.
"Selain itu, ada upaya meningkatkan keterkaitan antara pembangunan desa dan kota," kata dia.
Arah kebijakan lainnya tentang stabilitas ekonomi makro daerah, pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB, pengendalian inflasi, serta peningkatan intermediasi sektor keuangan.
Kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas fiskal, optimalisasi pajak daerah, dan sinergi perencanaan dengan prioritas nasional.
Analisis kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Malut menunjukkan bahwa seluruh wilayah mengalami perlambatan yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Kota Tidore.
