Ternate (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) berkomitmen meningkatkan pengelolaan keuangan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah di Malut.
"Rakorwasda ini bertujuan untuk membangun penyamaan persepsi terkait capaian pembangunan dan kondisi tata kelola serta membangun komitmen bersama untuk melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola dan pembangunan pemerintah darah se-Provinsi Malut," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut Tri Wibowo Aji, di Ternate, Selasa.
Rakor ini dihadiri Koordinator Pengawasan BPKP, 7 kepala daerah, 2 sekretaris daerah, 3 perwakilan Kepala Daerah serta seluruh Inspektur Daerah di wilayah Provinsi Malut.
Kegiatan Rakorwasda dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah ini merupakan salah satu media komunikasi penyampaian rencana dan hasil pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Malut.
Aji juga mempresentasikan beberapa ikhtisar hasil pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Dalam presentasinya, disampaikan beberapa perihal yang memerlukan perbaikan dalam tata kelola daerah di Provinsi Maluku Utara, seperti pembangunan SDM di Provinsi Malut, penurunan angka stunting, peningkatan penguatan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Sehingga, momen ini sekaligus sebagai pelaksanaan entry meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2025 atas sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Stunting dan Pariwisata pada 11 Pemda di Malut.
Dia menyebut, dalam rakorwasda juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan tahun 2025.
