Komisi I DPR sebut coast guard urgen dibentuk saat rapat dengan TNI AL

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI mengatakan bahwa coast guard sudah urgen untuk segera dibentuk, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan TNI Angkatan Laut (AL) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa Indonesia saat ini dianggap belum memilik coast guard, berdasarkan diplomasi hubungan internasional. Menurut dia, coast guard yang kuat adalah berfungsi sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim.

"Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kerap disalahartikan sebagai coast guard, belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh," kata Aher saat membuka rapat yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Menurut dia, fragmentasi kewenangan urusan kelautan saat ini terbagi ke dalam berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga itu di antaranya Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan.

Namun tidak adanya satu otoritas tunggal, menurut dia, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Dia mengatakan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar. Padahal, kata dia, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait.

"Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum," katanya.

Dia menilai bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegakan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.

"Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stakeholders terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip supportive and collaborative relationship," katanya.