Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty mendorong Pemerintah Daerah Maluku untuk menjadikan pembangunan infrastruktur laut sebagai prioritas utama, mengingat potensi kelautan besar namun belum tergarap maksimal.
"Pemda harus memperjuangkan pembangunan pelabuhan laut dalam di Ambon atau Pulau Seram, serta pembangunan gudang pendingin di titik strategis seperti Tual dan Saumlaki," kata Saadiah Uluputty, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon dalam angka 2023, sekitar 93,5 persen wilayah Maluku terdiri dari laut, menjadikannya salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.
Selain itu, Maluku juga menjadi jalur migrasi ikan tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda. Namun, potensi ini belum diiringi oleh kebijakan pembangunan yang sepadan.
"Maluku semestinya menjadi episentrum kebijakan kemaritiman nasional. Sayangnya, arah kebijakan saat ini masih terlalu Jawa-sentris," ujarnya.
Selain itu, hingga kini belum ada skema perlindungan laut berkelanjutan yang kuat. Ia mendorong Pemda Maluku untuk mengedepankan konsep ekonomi biru dalam kebijakan maritim, yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut.
Di sisi lain, volume ekspor perikanan dari Maluku terus meningkat. Data 2023 menunjukkan volume ekspor mencapai lebih dari 11 juta kilogram. Namun, fasilitas infrastruktur laut belum memadai.
“Jalur ekspor utama masih bergantung pada Bandara Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso, serta beberapa wilayah kerja seperti Tual, Dobo, Saumlaki, dan Namlea yang belum dilengkapi fasilitas berstandar ekspor internasional,” katanya menyebutkan.
Masalah logistik juga menjadi tantangan serius. Tidak adanya sistem rantai dingin antarpulau menyebabkan penurunan kualitas produk perikanan.
Konektivitas antarpelabuhan juga lemah, mengakibatkan mahalnya biaya distribusi. Selain infrastruktur fisik, integrasi sistem logistik dan pengembangan SDM juga dianggap penting.
Ia mendorong Pemda Maluku menggandeng lembaga seperti badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan (BKIPM) dan badan pelaksana pengelolaan perikanan dan pemasyarakatan perikanan (BPPP) untuk meningkatkan pelatihan sertifikasi mutu hasil perikanan sesuai standar internasional.
“Pemda baiknya segera menyusun rencana tata ruang laut yang berbasis zonasi konservasi dan produksi, demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi andalan masa depan Maluku,” ucapnya.
