Ambon (Antara Maluku) - Delegasi negara Myanmar bersama staf dari International Organization for Migration (IOM) berkunjung ke Tual untuk menjenguk ratusan warga negaranya yang ditampung di Pelabuhan Perikanan Nusantara setempat, setelah dievakuasi dari Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru.
"Seharusya mereka tiba kemarin, tetapi salah naik pesawat ke Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) dan terpaksa kembali ke Ambon. Hari ini mereka dijadwalkan tiba dengan Garuda di Tual sekitar pukul 10.00 WIT," kata Kepala Stasiun PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Tual, Mukhtar A.Pi, saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu.
Sedikitnya 278 warga negara Myanmar ditampung bersama 69 warga Laos dan Kamboja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual. Mereka semua mantan ABK yang bekerja untuk PT. Pusaka Benjina Resources yang bermarkas di Pulau Benjina, Kepulauan Aru.
Para ABK asal Myanmar, Laos dan Kamboja itu meminta pemerintah Indonesia memulangkan mereka ke negara masing-masing karena merasa dijadikan "sapi perahan" di kapal-kapal ikan milik PT. Pusaka Benjina Resources.
Para ABK itu juga mengaku terancam keselamatannya oleh ulah para tekong (raja kecil) yang menguasai kapal-kapal ikan tempat mereka bekerja, karena tidak adanya pengawasan dari petugas keamanan dan kesehatan.
"Jumlah yang sudah dievakuasi dari Dobo (ibu kota Kepulauan Aru) dan ditampung di PPN Tual seluruhnya ada 347 orang," kata Mukhtar.
Rencananya, delegasi Myanmar dan IOM akan melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Asep Burhanudin dan sejumlah pejabat imigrasi dan TNI/Polri di Tual.
Pertemuan akan membahas proses pemulangan ratusan warga negara asing tersebut ke negara asalnya.
Disinggung mengenai perhatian dari negara Laos dan Kamboja, Mukhtar menyatakan sejauh ini baru staf kedutaan Kamboja yang menelepon dan ingin disambungkan (berbicara) dengan warga negara mereka yang berada di penampungan.
"Setahu saya baru dari Kamboja yang telepon, sedangkan Laos belum memberi kabar sama sekali," katanya.
Dua hari lalu, Dirjen PSDKP Asep Burhanudin memimpin rapat koordinasi pemulangan para ABK asing asal Myanmar, Laos dan Kamboja itu dengan pihak imigrasi, pengadilan, pemerintah daerah, dan TNI/Polri di Tual.
Rapat memutuskan proses pemulangan para ABK asing itu harus dibahas bersama delegasi negara-negara yang terkait.
"Bila mereka mengalami kesulitan, maka kami akan meminta bantuan TNI AL untuk membawa para ABK asing itu ke Jakarta, untuk selanjutnya dilakukan proses deportasi ke negara masing-masing," katanya.
Kasus dugaan adanya praktek perbudakan ABK asing oleh Pusaka Benjina Resources bermula dari pemberitaan media Amerika Serikat, Associated Press, yang menurunkan tulisan dengan judul "Was Your Seafood Caught By Slaves" (Apakah Makanan Laut Anda Hasil Para Budak).
Pemberitaan tersebut membuat Dubes Thailand untuk Indonesia Siriyaphan bersama Wakil Kepala Kepolisian Letjen Siridchai Anakeveing berkunjung ke Ambon dan Dobo serta Benjina guna melakukan investigasi.
Warga negara asing yang bekerja untuk Pusaka Benjina Resources diperkirakan lebih dari seribu orang.
Mukhtar A.Pi mengatakan, menurut informasi dari para ABK yang sudah dievakuasi, banyak rekan-rekan mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan di Benjina dan ada juga yang melarikan diri ke hutan karena tidak tahan siksaan dan kerja paksa yang diterapkan oleh para tekong.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan instruksi agar dugaan praktek perbudakan di Benjina itu diusut sampai tuntas.
Delegasi Myanmar dan IOM Berkunjung Ke Tual
Rabu, 8 April 2015 8:23 WIB