Ambon, 29/4 (Antara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang terjauh, terdepan, terluar dan tertinggal, untuk membuka keterisolasian yang selama ini menutup daerah tersebut.
Wakil Gebernur Maluku Zeth Sahuburua di Ambon, Kamis, mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku memprioritaskan pembangunan infrastruktur di tiga kabupaten yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kabupaten Kepulauan Aru.
"Tiga kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Kabupaten MBD berbatasan dengan Timor Leste, MTB berbatasan dengan Australia dan Kepulauan Aru berbatasan dengan Papua Nugini dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan," kata Wagub Zeth.
Menurut dia, untuk bisa menjangkau tiga daerah kabupaten tersebut, perlu pembangunan pelabuhan, jembatan dan jalan raya, untuk membuka isolasi wilayah, sehingga masyarakat memiliki akses keluar dengan mudah dan cepat.
"Walaupun tiga daerah tersebut memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah tetapi rakyatnya masih miskin, ini terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya," katanya.
Pelabuhan laut dan udara, lanjut Wagub Zeth, juga membutuhkan transportasi laut dan udara, karena itu pembangunan infrastruktur harus mengkaji dari berbagai aspek, agar fasilitas yang dibangun tidak sia-sia.
"Saya kira dengan membangun sejumlah infrastruktur, jalur-jalur yang selama ini masih tertutup bisa terbuka, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut, sehingga rakyatnya juga bisa hidup lebih sejahtera," ujarnya.
"Kita tidak inginkan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi rakyatnya miskin, ini tidak perlu terjadi lagi, harus ada perubahan bahwa daerah yang kaya, rakyatnya juga sejahtera. Kondisi ini, tidak hanya terjadi di MBD, MTB dan Kepulauan Aru tetapi seluruh Maluku" tandas Wagub Zeth.
Menurut dia, keterbatasan infrastruktur di daerah bukan hanya menjadi pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat.
"Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mempunyai program Nawacita, dengan titik berat pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Di Provinsi Maluku pembangunan lebih banyak berorientasi ke daerah-daerah terjauh, terluar dan terdepan yakni MBD, MTB dan Kepulauan Aru," katanya.
Pemprov Maluku, lanjut Wagub Zeth mempunyai rencana pembangunan daerah, dan beberapa waktu lalu menggelar Musrenbang dan hasilnya sudah ada dan akan disampaikan ada Musrenbang Nasional di Jakarta, pada awal Mei 2016.
"Musrenbang tingkat provinsi melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik dinas, badan dan lembaga. Hasilnya telah dirumuskan bersama seluruh SKPD dan akan dibawakan saat konsultasi dengan Bappenas pada penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional pada awal bulan Mei nanti.
Wagub menjelaskan Musrenbang tingkat Provinsi telah dilaksanakan di atas kapal, dengan rote Ambon-Ternate-Bitung-Ternate-Ambon, "Musrenbang telah menghasilkan sesuatu yang sangat baik, dan selanjutnya akan disampaikan dalam bentuk pikiran kepada pemerintah pusat, supaya betul-betul bisa terwujud," ujarnya.
Ia menambahkan selain pembangunan infrastruktur, saat ini juga berorientasi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Tahun ini, kita akan kirim anak-anak mengikuti pendidikan untuk empat bidang, pertama bidang Perikanan, kedua bidang SDM (Sumber Daya Mineral), untuk persiapan Blok Gas Masela, ketiga bidang pariwisata, dan keempat bidang transportasi," ujar Wagub Zeth.
Ditanya mengapa utamakan empat bidang tersebut, menurutnya empat bidang tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Bidang transportasi misalnya, karena daerah ini lautnya lebih luas 94,4 persen dari daratan. Bidang SDM untuk memberikan jawaban terhadap masalah tenaga kerja Blok Masela.
Selanjutnya, bidang perikanan untuk persiapan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan bidang Pariwisata yang sangat luar biasa terutama Pariwisata Bahari.
Wagub Zeth yang pernah memimpin sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, di antaranya adalah Ketua KNPI Maluku, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Maluku, Ketua REI, Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Ketua Partai Golkar Maluku sampai sekarang, berkomitmen bersama Gubernur Maluku Said Assagaff membangun masyarakat Maluku ke arah yang lebih baik.
Karena itu, dengan pengalaman-pengalaman di organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi politik, termasuk organisasi profesional.
"Saya membantu bapak gubernur untuk memberikan visi dan misi dan bertekad membangun Maluku yang aman, damai, rukun, sejahtera, religius, demokratis, berkepribadian, dijiwai oleh semangat Siwalima, berbasis kepulauan secara berkelanjutan," ungkapnya.
