Pemprov Maluku, TNI/Polri Gelar Rapat Pemberantasan Terorisme

Ambon, 30/5 (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi tertutup yang diikuti unsur Polri, TNI dan Muspida guna membahas keterlibatan semua pihak dalam upaya memberantas terorisme, menyusul kehadiran ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina.

Siaran pers Penerangan Kodam XVI/Pattimura yang diterima Antara, Selasa menyatakan, dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Jl.Pattimura No.1, Kota Ambon, kemarin, dibahas perlunya koordinasi kementerian dan lembaga untuk memahami anatomi terorisme di Indonesia dan kaitannya dengan masyarakat internasional.

"Sampai saat ini Maluku masih dalam kondisi aman, tetapi kita tetap harus memikirkan masukan-masukan dalam rangka menjaga keamanan di Provinsi Maluku. Untuk itu perlu adanya masukan dari berbagai instansi guna penanggulangan dan langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme," kata Wakil Gubernur Zeth Sahuburua.

Dikatakan, semua pihak telah melakukan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme, antara lain melalui Binter TNI, Unsur Binmas Polri dan Kesbangpol. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terbentur dengan Regulasi RUU Terorisme.

Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lancar.

Mengingat rencana pemerintah Indonesia yang fokus pada percepatan pembangunan dan unggul dalam persaingan kawasan, potensi terorisme harus diminimalisasi agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Karena itu, selain ditangani secara serius dan sungguh-sungguh, penanggulangan terorisme juga harus didukung oleh unsur-unsur keamanan negara seperti TNI-Polri.

ISIS merupakan suatu kelompok radikal yang muncul dari Gerakan Al Qaedah di Irak. Mereka Bertujuan mendirikan Negara islam.

Saat ini ISIS sedang terdesak oleh negara-negara Adi Kuasa sehingga mereka mencari daerah sebagai basis baru.

ISIS sekarang sudah menguasai Kota Narawi Pulau Mindano, Filiphina Selatan, dan mereka bisa saja bergerak menuju Tobelo dan Ambon. Untuk itu pihak imigrasi diminta menutup celah-celah masuknya mereka ke di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Tri Soewandono menyatakan antisipasi terhadap kelompok-kelompok radikalisme/terorisme sangat diperlukan mengingat Kota Ambon merupakan daerah yang rentan terhadap konflik seperti konflik tahun 1999.

Menurut dia, kelompok itu mengincar daerah-daerah yang memiliki banyak sumber daya alam seperti Kota Marawi, dan karena Maluku juga merupakan daerah yang kaya sumber daya alam, maka tidak menutup kemungkinan menjadi incaran ISIS pula.

"Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dari berbagai instansi baik TNI-Polri serta unsur lainnya. Ini menjadi tugas kita bersama dan menjadi perintah langsung Presiden Republik Indonesia," katanya.

Kasdam menyatakan hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Pimpinan untuk rapat pada tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyatakan pemerintah kota sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Pamrahwan (pengamanan daerah rawan) untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Radikalisme harus ditanggulangi dengan mencari akar masalahnya, yakni pendidikan dengan mengutamakan toleransi dan pluralisme, serta upaya untuk mempersempit kesenjangan di masyarakat yang justru sangat diperlukan," katanya.

Rapat koordinasi penanggulanan terorisme dan radikalisme itu juga dihadiri oleh Asisten Intelijen Kasdam XVI/Pattimura Kolonel Inf Helmi Tachejadi Soerjono, Kakorda Kemenhan Prov.Maluku Kolonel (Mar) Iwan Hermawan, Asiten Intelejen Lantamal IX/Ambon Kolonel Marinir Said Latuconsina.