Siaran pers Penerangan Kodam Pattimura yang diterima Antara menyebutkan, kegiatan itu berlangsung di Ruang Lobby Kodam XVI/Pattimura di Ambon, Selasa.
Pertemuan diawali paparan Danlantamal IX Laksma TNI Nur Singgih tentang Perairan Yurisdiksi Nasional: Sejarah dengan Gagasan Srategis Indonesia sebagai Poros Maritim Pertahanan Maritim, guna meningkatkan Keamanan dan Penegakan Kedaulatan Wilayah Laut NKRI.
Danlantamal juga menjelaskan perihal Sentra Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Maluku sebagai salah satu provinsi di Indonesia Timur yang memiliki lokasi strategis karena berlokasi antara pemerintahan pusat dan barat, dan Provinsi Papua di bagian Timur Indonesia, dimana Maluku sebagai lumbung ikan nasional dari tahun 2015-2025.
Sebagai lumbung ikan nasional, peningkatan produksi perikanan di Maluku tidak terbatas pada penangkapan ikan, melainkan juga dari kegiatan perikanan budi daya atau komoditas utama perikanan budi daya yang akan dikembangkan di provinsi ini.
Danlanud Pattimura, Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan juga memberi pemaparan tentang TNI Angkatan Udara sebagai salah satu cabang angkatan perang yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara.
Adapun Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Doni Monardo dalam paparannya menyampaikan tentang kondisi umum Provinsi Maluku dan Maluku Utara, baik dari sisi geografi, demografi, sumber daya alam maupun kondisi sosial.
Pangdam selanjutnya menyampaikan bahwa salah satu ancaman pertahanan dan keamanan di wilayah Maluku yaitu residu konflik SARA/Sosial, separatis RMS, dan radikalisme, walaupun saat ini sudah sangat lemah.
Sepanjang sejarah sejak berdirinya RMS, baru tahun ini tidak selembar bendera RMS pun yang berkibar pada 25 April 2017. Hal ini terjadi bukan karena adanya paksaan dari aparat, melainkan karena kesadaran dari masyarakat.
Bahkan imbauan dari petinggi FKM RMS yang di berada di luar negeri untuk tetap mengibarkan bendera di saat kegiatan internasional di Maluku ditolak simpatisan yang ada di Ambon.
"Selain itu mereka sudah masuk dalam program Kodam," kata Pangdam.
Menurut data, korban konflik SARA di Maluku mencapai 8.000 sampai 9.000 orang dan saat ini diperkirakan masih banyak senjata yang beredar di masyarakat, sehingga memperbesar potensi konflik yang ada.
Banyak Desa-desa di Maluku yang berkonflik antara satu dan yang lainnya, namun saat ini telah didamaikan oleh Kodam XVI/Pattimura. Contohnya desa Mamala dan Morela.
Pangdam Doni lebih jauh mengungkapkan, operasi teritorial merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam menyadarkan masyarakat untuk menyerahkan senjata secara sukarela.
Tahun ini puncak penyerahan senjata paling besar dari masyarakat, yang tidak terlepas dari program Kodam dalam memberikan bantuan bibit ikan, bibit pohon dan keramba kepada masyarakat.
Sebelum melakukan program emas biru dan hijau, Kodam bersama-sama komponen masyarakat Maluku telah melakukan perubahan budaya dengan slogan Jangan 4M" (mabuk, melotot, marah, memukul), harus "4S" (senyum, sapa, salaman, silaturahmi).
"Kodam juga berupaya merawat perdamaian. Mengubah lawan menjadi kawan, kawan menjadi saudara," kata Pangdam.
Dalam menyelesaikan konflik, Kodam menggunakan istilah Smart Power, yaitu menjagakesimbangan pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), karena hungry man become angry man (orang lapar bisa menjadi pemarah).
Menurut Pangdam, salah satu manfaat program emas hijau adalah udara menjadi bersih, cadangan air bersih cukup, mencegah kebakaran hutan, ekositem terpelihara baik dan terjaganya habitat satwa langka, sehingga muncul pernyataan `lindungi mata air di seluruh tanah air agar kelak tidak menjadi air mata."
Pangdam juga menyinggung program ungulan Kodam Pattimura yakni emas biru danemas hijau sebagai sarana menjaga perdamaian, mendamaikan daerah-daerah yang berkonflik, dan suatu cara dalam mengoptimalkan potensi kekayaaan yang ada di Maluku.
Selain melakukan pendekatan dari segi keamanan, Kodam Pattimura juga melakukan upaya pendekatan dari segi kesejahteraan. Karena setiap penyelesaian konflik di Maluku tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, namun perlu pendekatan antropologi dan budaya.
Pemerintah pusat telah merespon program emas hijau Kodam XVI/Pattimura dengan datangnya Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. untuk mencanangkan program "Mengembalikan Kejayaan Rempah-Rempah Indonesia", dan memberikan bantuan bibit pohon kepada petani di daerah Maluku.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo mengatakan,pendidikan kepemimpinan pada tingkat Nasional terdiri dari dua bentuk. Satu, program pendidikan reguler selama tujuh bulan bagi mereka yang menduduki Eselon 2 pada umumnya dan diproyeksikan untuk menduduki jabatan Eselon 1.
Umumnya, pangkat Kolonel ADM dapat Promosi K3 dalam Pendidikan menjadi Bintang 1 kemudian sekarang ini adalah PPSA (program pendidikan singkat angkatan).
Dua, Lemhanas diperuntukkan bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan Eselon 1 Bintang 1 atau Valency.
"Tetapi juga ada yang bukan tidak mungkin mendapat promosi ketika masih ada dalam pendidikan. Jadi yang Reguler 7 bulan itu adalah untuk para Kolonel eselon 2," katanya.
Tatap Muka Peserta SSDN dengan jajaran TNI di Maluku itu dihadiri oleh WakaPolda Maluku Brigjen Pol Daniel Pasaribu, WadanLantamal IX Ambon, Kolonel Marinir Imam Sopingi, Para Asisten Danlantamal IX, Para Asisten Kodam XVI/ Pattimura dan Kabalak/DansatJajaran Kodam XVI/Pattimura.
