Jelang pemungutan suara Pilkada 2024 TNI-Polri patroli di Ternate

Ternate (ANTARA) - Jajaran Polda Maluku Utara bersama TNI menggelar patroli gabungan di seputar Kota Ternate guna memastikan situasi tetap kondusif jelang pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada serentak  2024  yang dilaksanakan pada 27 November 2024.

Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono di Ternate, Selasa  mengatakan pihaknya  bersama dengan jajaran TNI di Maluku Utara  melaksanakan patroli gabungan sebagai bentuk sinergi mewujudkan Pilkada yang damai dan aman.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya cipta kondisi jelang pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka Pilkada 2024, semoga dengan kehadiran TNI-Polri di masyarakat dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Malut," ujarnya.

Selain itu, dengan kegiatan ini menjadi tanda bahwa Polda Maluku Utara siap melaksanakan pengamanan Pilkada serentak  2024, tentunya untuk mewujudkan Pilkada Maluku Utara yang aman dan kondusif tidak bisa dilakukan sendiri, perlu peran aktif semua pihak.

"Untuk itu, kami meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayahnya masing-masing, hindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Niko Irawan, melalui Kasi Humas Polres Ternate AKP Umar Kombong menyatakan, Polres Ternate menetapkan status siaga I selama masa tenang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. 

"Tentunya, langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga selama masa pemilihan," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi kerawanan di sejumlah wilayah di Kota Ternate.

"Meskipun situasi di Ternate masih terbilang aman, kami tetap mengingatkan anggota untuk selalu waspada. Status Siaga I memungkinkan kami mengantisipasi segala potensi gangguan sejak dini," ujar AKP Umar Kombong.

Polres Ternate juga memperketat pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu dan pelanggaran tata tertib. Pengawasan ini dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan.