Bawaslu Intensifkan Peran Gakkumdu di Maluku Utara

Ternate, 25/10 (Antara Maluku) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) akan mengintensifkan peran Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai wadah koordinasi dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

"Selain itu, sinergi antara tiga lembaga pemerintah yakni Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung penting dalam penyelesaian berbagai masalah pilkada," kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Rabu.

Menurut dia, jajaran Bawaslu dan Panwaslu lebih mengoptimalkan peran Gakkumdu guna mempermudah proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran pemilu yang ditemukan di lapangan.

Untuk itu, pihaknya meminta, segenap Bawaslu di tingkat Provinsi maupun Panwaslu kabupaten/kota dapat memfasilitasi Gakkumdu untuk penyelesaian sengketa, pelanggaran hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu.

"Gakkumdu harus difasilitasi tak hanya ruang kerja tetapi fasilitasi penyelesaian sengketa terutama tindak pidana pemilu," ujarnya.

Dia mengakui, tingkat partisipasi masyarakat dalam memainkan peran sebagai pengawas langsung jalannya kegiatan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah, sehingga masih banyak masyarakat enggan melaporkan pelanggaran yang dilihatnya ke lembaga kepolisian.

Sehingga, perlu adanya peningkatan kewenangan dari Gakkumdu guna mempermudah proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran pemilu yang ditemukan di lapangan.

"Maka dalam konteks ini sentra Sentra Gakkumdu ini masih dibutuhkan. Akan lebih efektif kalau di sentra Gakkumdu ini kewenangan penyidikan ada dalam komando pengawas pemilu," ujarnya.

Dia menambahkan, jika posisi Sentra Gakkumdu ditingkatkan dan menjadi otoritas tunggal yang dapat melakukan penyelidikan hingga ke tingkat pengadilan, maka proses penyelidikan itu sendiri akan berjalan lebih efektif.

Sentra Gakkumdu sendiri merupakan hasil dari nota kesepakatan yang dibentuk oleh tiga elemen penegak hukum yakni Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung yang berlandaskan pada UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.