KPUD MTB Gelar Rakor Penataan Dapil

Saumlaki, 16/12 (Antara Maluku) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) enataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan simulasi alokasi kursi anggota DPRD MTB dalam Pemilu 2019.

Rakor itu melibatkan seluruh pimpinan partai politik, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MTB, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol), dan Panitia Pengawas Pemilu MTB, bertempat di ruang rapat hotel Beringin Dua Saumlaki, Sabtu.

"Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk bersama-sama menyamakan persepsi dari Stakeholder, Pimpinan Parpol serta semua yang hadir dalam kegiatan ini terkait rencana penataan kembali daerah pemilihan di kabupaten MTB sebelum diajukan ke KPU RI melalui KPU Maluku untuk ditetapkan," kata Ketua KPUD MTB, Johana J.J.Lololuan.

Rakor tersebut merupakan bagian dari uji publik yang nantinya akan dilakukan juga dengan melibatkan stakeholder non partai politik sehingga ada aspirasi yang dapat dipertanggung jawabkan mewakili masyarakat MTB.

Johana menyatakan bahwa muatan materi yang disampaikan adalah rancangan beberapa Dapil dengan menggunakan Dapil yang lama sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yakni pasal 198 dan 201 yang berbicara tentang penataan Dapil dan jumlah alokasi kursi.

Selain itu, merujuk pada Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang jadwal dan tahapan, sehingga dari beberapa rancangan tersebut lebih dominan masuk dalam Dapil yang lama atau yang digunakan pada Pemilu sebelumnya.

"Jadi uji publik ini kami mendengar masukan dari sejumlah pihak tentang rancangan Dapil yang kami sampaikan dan kemudian sebagaimana mekanismenya, kami akan sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku dan putusannya itu nanti pada bulan Maret 2018," kata dia.

Sebagaimana draf rancangan, KPU menawarkan tiga versi, yakni tetap pada versi lama dan dua versi baru dimana dari total penduduk MTB 122.337 dengan Bilangan Pembagi Pemilih Daerah (BPPD) : 4.893 suara dibagi untuk 25 kursi DPRD MTB.

Versi lama terdiri dari tiga Dapil yakni Dapil satu yang meliputi kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian dengan jumlah penduduk 47.130 jiwa (total 10 kursi di DPRD), Dapil dua meliputi kecamatan Wermaktian, dan Selaru dengan Jumlah penduduk 27.335 jiwa (total 5 kursi di DPRD), Dapil tiga mliputi Kecamatan Tanimbar Utara, Nirunmas, Kormomolin, Yaru, Wuarlabobar, Molu Maru dengan jumlah penduduk 47.872 jiwa (total 10 kursi di DPRD).

Pada versi baru pertama yang diusulkan terdapat empat Dapil yakni Dapil satu meliputi kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian dengan jumlah penduduk 47.130 jiwa (total 10 kursi di DPRD), Dapil dua meliputi kecamatan Wermaktian, dan Selaru dengan Jumlah penduduk 27.335 jiwa (total 5 kursi di DPRD).

Dapil tiga meliputi kecamatan Tanimbar Utara, Nirunmas, dan Kormomolin dengan jumlah penduduk 30.065 jiwa (total 6 kursi DPRD) dan Dapil empat meliputi kecamatan Yaru, Wuarlabobar, Molu Maru dengan jumlah penduduk 17.807 jiwa (total 4 kursi DPRD).

Sementara versi baru kedua terdapat empat Dapil yakni: Dapil satu meliputi kecamatan Tanimbar Selatan dan Wertamrian dengan jumlah penduduk 47.130 jiwa (total 10 kursi di DPRD).

Dapil dua meliputi kecamatan Wermaktian, dan Selaru dengan Jumlah penduduk 27.335 jiwa (total 5 kursi di DPRD), Dapil tiga meliputi kecamatan Wuarlabobar, Nirunmas, dan Kormomolin dengan jumlah penduduk 23.898 jiwa (total 5 kursi DPRD), Dapil empat meliputi kecamatan Yaru, Tanimbar Utara, Molu Maru dengan jumlah penduduk 23.974 jiwa (total 5 kursi DPRD).

"Prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi berpedoman pada tujuh prinsip yaitu harus ada kesetaraan suara, ketaatan pada sistem proposional, proposional, integrital wilayah, Coterminus, Kohesitivitas dan Kesinambungan," katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten MTB, Thomas Tomalatu Wakanno pada kesempatan itu menyatakan sependapat dengan KPUD terkait kegiatan tersebut, karena diperlukan adanya kesamaan secara politis dan berharap agar dalam pemberian argumen, para peserta diharapkan tetap merujuk pada tujuh prinsip itu.

"Hemat kami, KPUD sudah melakukan itu semaksimal mungkin. Tinggal saja penerapan tujuh prinsip itu sehingga untuk mengakomodir tiga atau empat Dapil atau opsi lain yang ditawarkan itu juga memiliki pertimbangan yang secara normative dapat dipertanggungjawabkan maupun secara politis," katanya.

Thomas menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa memastikan bahwa ada keadilan pemilu dalam konteks urusan pembagian Dapil.