Ambon (ANTARA) - Pertamina akan menyiapkan bahan bakar minyak nonsubsidi dalam menunjang kegiatan operasional penambangan emas secara resmi di Pulau Buru, untuk menghindari kelangkaan atau mengurangi jatah bahan bakar minyak subsidi bagi masyarakat di daerah setempat.
"Terkait indikasi permainan antara pengusaha tambang dengan SPBU di Pulau Buru saat berlangsung penambangan emas tanpa izin beberapa waktu lalu itu akan diselidiki, tetapi perlu dipikirkan solusinya juga untuk rencana operasi tambang emas secara resmi," kata Sales Area Pertamina Cabang setempat, Wira Pratama di Ambon, Jumat.
Kalau terbukti maka perlu ada penindakan terhadap penyalur, dan solusinya untuk penambangan disiapkan BBM nonsubsidi karena ini sudah masuk kategori industri.
Menurut dia, kalau terkait kebutuhan BBM oleh para nelayan, nantinya akan dilakukan pengecekan jalur distribusinya seperti apa.
"Untuk aktivitas nelayan, biasanya kita bangun SPBU Nelayan dan rekomendasi awal untuk membangunnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten lalu naik ke DKP provinsi dan diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan baru diusulkan ke Pertamina," jelasnya.
Sehingga dari rekomendasi mereka, Pertamina mengecek jalur distribusinya dari terminal BBM Namlea seperti apa sehingga akhirnya bisa sampai kepada para nelayan.
Penjelasan pihak Pertamina terkait pernyataan anggota komisi II DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Abdul Azis Hentihu.
Dijelaskan, ketika penambangan emas tanpa izin di Pulau Buru masih berlangsung, aktivitas penjualan minyak di SPBU Namlea untuk masyarakat hanya berlangsung dua sampai tiga jam, tetapi di malam hari justeru BBM diangkut ke kawasan Gunung Botak untuk menunjang aktivtas penambangan emas ilegal.
"Suplai BBM dilakukan pada tengah malam hingga dinihari ke lokasi tambang, dan itu fakta di lapangan sehingga perlu didiskusikan agar ketika penambangan emas kembali dibuka maka ada pengaturan penjualan BBM secara merata baik bagi masyarakat maupun menunjang aktivitas penambangan," jelas Hentihu.
Apalagi konsumsi BBM bukan saja kendaraan roda dua dan empat tetapi aktivitas nelayan di daerah perkampungan juga membutuhkan BBM, sehingga pertamina perlu menambah SPBU Nelayan di Kabupaten Buru.
Sebab banyak terdapat desa nelayan di dua kabupaten ini tetapi mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak untuk beroperasi.
Sementara ketua komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol meminta data pembagian kuota berapa banyak dan distribusi untuk 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku agar DPRD berama Perta,ina memperjuangkannya ke pemerintah kalau memang masih ada kekurangan.
"Maluku bukanlah daerah kontinental dan 92 persen adalah wilayah laut sehingga kuota BBM juga harus disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
