Ternate (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Maluku Utara, menyatakan mendukung pengusulan dari Pemprov setempat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terkait penambahan trayek baru bagi kapal Perintis di daerah itu.
"Beberapa waktu kita melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dinas Perhubungan provinsi, terkait usulan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda yang meminta tambahan trayek baru untuk kapal Perintis," kata Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad saat konfirmasi ANTARA di Ternate, Rabu.
Pengusulan dari Pemprov Malut ini terkait penambahan trayek baru untuk pelayaran perintis, hal ini menyusul adanya permintaan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal di Kawasan Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang ada di beberapa kabupaten di Malut, yang meminta, agar kapal Tol Laut bisa menyinggahi wilayah mereka.
Rushan menjelaskan, terkait pengusulan penambahan trayek ke Kementerian Perhubungan, KSOP Ternate maupun Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di kabupaten/kota di Malut hanya sifatnya mendukung dan pengusulan itu harus melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur.
"Soal akomodir atau tidak dari Kementerian Perhubungan yang melalui Ditjen Perhubungan Laut, semua harus berdasarkan pengusulan dari gubernur," ujarnya.
Kepala KSOP Ternate mengungkapkan, dalam hasil rapat koordinasi tersebut, yang meminta untuk penataan dan sekaligus penambahan trayek baru untuk kapal Perintis melayani pelayaran di Kawasan Daerah 3TP.
"Seperti Kabupaten Pulau Taliabu, karena memang ada sebagian wilayah pelosok di kabupaten itu yang merupakan daerah perbatasan yang selama ini belum dijangkau oleh transportasi laut, sehingga diusulkan untuk disinggahi kapal Perintis," kata Rushan Muhammad.
Kedua, terkait penambahan trayek untuk melayani rute ke beberapa pulau kecil yang ada di wilayah Kecamatan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, karena memang mereka selama ini kesulitan saat bepergian.
"Pulau-pulau kecil dimaksudkan adalah Desa Siko, Desa Gafi, Desa Laigoma, Desa Gunange dan Desa Lelei hingga ke Pulau Muari di Kabupaten Halmahera Selatan, yang meminta untuk kapal Perintis bisa menyinggahi wilayah itu," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Kepala KSOP Ternate, dengan pengusulan Gubernur Malut ke Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut itu, diharapkan bisa mengakomodir, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan transportasi laut.
"Kalau sudah akomodir otomatis dalam pengusulan trayek baru ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena transportasi lancar akan mendukung mobilitas masyarakat dan barang yang pada gilirannya ekonomi di Kawasan 3TP juga tumbuh," katanya.
