Langgur (ANTARA) - Jalan Trans Kei Besar sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 sudah ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan tahun ini dipastikan akan dikerjakan secara bertahap.
Hal ini ditegaskan Jhon Hukubun, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kabupaten Malra, di Ohoi Ohoidertawun usai pembukaan Musrenbang tingkat Kecamatan Kei Kecil yang dibuka oleh Bupati Malra M Thaher Hanubun, Senin.
"Kami menghimbau masyarakat Maluku Tenggara agar bijaksana dan kritis dalam
menyikapi berbagai informasi program pembangunan yang disebarkan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Jhon menjelaskan, sehubungan dengan kesimpangsiuran informasi yang berkembang dalam masyarakat terkait terlaksana atau tidaknya pembangunan Jalan Trans
Kei Besar, ditegaskan bahwa mulai tahun 2020 akan dikerjakan, tahap pertama sepanjang 17 km.
Pembangunan jalan Trans Pulau Kei tersebut menjadi Proyek Priaritas Strategis RPJMN
tahun 2020-2024, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
"Dalam APBN tahun 2020 telah disahkan dan Presiden telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan
penyesuaian anggaran, sesuai dengan target dan indikasi pendanaan yang ada di dalam
RPJMN 2020-2024," kata Jhon.
Artinya, akan ada pemutakhiran terhadap RKP tahun 2020 sesuai dengan aturan pelaksanaan proyek prioritas mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan serta keputusan nasional.
Atas dasar tersebut, saat ini sedang dilakukan inventarisasi data dukung pelaksanaan pembangunan jalan Trans pada 18 pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan, termasuk Pulau Kei Besar sebagai Pulau Kecil Terluar.
Pembangunan jalan Trans Pulau Kei Besar ini sendiri akan dilaksanakan melalui Satker Balai
Jalan dan Jembatan serta Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tenggara.
Untuk itu, Dinas PUPR Kabupaten Malra tengah menyiapkan data teknis yang akan disampaikan kepada kementerian.
"Target pembangunan Jalan Trans Kei Besar, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah: 101,6 km, dan pengerjaan dimulai tahun ini, dengan sumber pendanaan APBN melalui Satker Balai Jalan dan Jembatan, serta DAK Penugasan tahun anggaran 2020, oleh Dinas PUPR Malra", tandas Jhon.
Oleh karena itu, masyarakat Malra agar bijaksana dan kritis dalam
menyikapi berbagai informasi program pembangunan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Semoga harapan dan impian masyarakat untuk pembangunan, khususnya di Kei Besar,
segera terwujud dan berjalan lancar, dan mari bersama-sama kita jaga keharmonisan sosial, stabilitas politik, keamanan dan
ketentraman untuk kelancaran pembangunan Malra," katanya.
Pemda Malta, kata Jhon, mengucapkan terima kasih kepada Presiden, DPR RI, Gubernur, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan serta seluruh elemen yang sudah berupaya guna pembangunan di Malra yang sudah tercantum di RPJMN tahun 2020.
