Ambon (ANTARA) -
DPRD provinsi Maluku mendorong langkah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat desa untuk diteruskan ke Pemkab/Pemkot agar di masa pandemi COVID-19 saat ini, seluruh warga yang terkena dampak dari wabah ini bisa menerima bantuan.
"Soal memperbaharui DTKS kita dorong terus agar pemerintah desa lewat jalur yang masuk ke kabupaten/kota sesuai mekanisme pelaporan sampai ke pusat tetap jalan, agar ada upaya membantu masyarakat yang berhak menerima tetapi belum kebagian bantuan selama ini," kata ketua tim II pengawas penanganan COVID-19 DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala di Ambon, Senin.
Dorongan tersebut disampaikan saat tim beranggotakan tujuh orang ini melakukan kunjungan ke Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya melakukan pertemuan dengan Pjs Kades, tim pendamping Program Keluarga Harapan - Bantuan Sosial Tunai (PKH, BST), serta mendatangi rumah-rumah warga penerima bantuan.
Menurut dia, perbaikan DTKS ini sangat diperlukan mengingat data penduduk miskin yang dipakai saat ini adalah data pada 2015. Padahal pandemi COVID-19 juga telah membawa dampak munculnya orang miskin baru, seperti di Desa Passo mencapai 693 orang.
Kalau soal adanya pendampingan dana provinsi yang masuk dalam kabupaten dan kota, itu dilaporkan masuk dalam komponen alokasi dana desa (ADD).
Sebab ADD berasal dari setiap kabupaten/kota, dan di dalam setiap bantuan pemerintah kota (Pemkot) Ambon yang berjumlah 272 untuk warga Desa Passo, sudah tercakup bantuanya dari Pemprov Maluku sebesar 20 persen.
"Ini sebenarnya suatu komponen yang masih bisa terus kita tingkatkan, dan kalau Pemkot Ambon yang datanya terus dimasukkan ke Pemprov Maluku maka dengan pagu anggaran yang ada, semestinya kita sudah bisa membantu lebih banyak warga yang masuk kategori orang miskin baru dan belum pernah menerima bantuan," jelas Asis Sangkala yang juga wakil ketua DPRD Maluku.
Harus diketahui kalau Pemprov Maluku telah mengalokasikan bantuan dana untuk 100 ribu lebih penduduk miskin seluruh kabupaten/kota, namun yang baru dilaporkan oleh 11 kabupaten dan kota hanya 49.000 lebih, sehingga masih ada banyak peluang kalau datanya disampaikan.
Jadi kalau memang masih ada data warga yang berhak menerima bantuan tetapi belum dilaporkan, maka tolong dimasukkan selanjutnya dilaporkan sehingga DPRD Maluku juga bisa mendorong APBD setempat dalam menyelesaikan berbagai kekurangan.
Makanya ada kelemahan dalam sistem pendataan warga dan faktanya dilaporkan oleh Penjabat Kades Passo, I Lallo kalau ada data BST, bersumber dari 2015 dan harus ada kerja keras memperbaikinya.
Dalam pertemuan itu, Samson Atapary selaku anggota tim menyatakan para pendamping tidak bisa diprotes atau pun dipersalahkan oleh warga terkait jumlah data penerima bantuan.
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku, Umar Alhabsy dalam pertemuan itu mengatakan, penyaluran Banatuan Langsung Tuna (BLT) DD tahap I sudah terealisasi 100 persen.
Ada tiga daerah di provinsi Maluku yang sudah menyalurkan tahap I BLT DD 100 persen antara lain Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Ambon, serta Kota Tual.
"Yang menjadi persoalan untuk Desa Passo ini, aturannya kalau Rp1,2 miliar pagu bagi DD itu dipergunakan untuk BLT DD juga tetapi ini sudah mencapai 60 persen, tetapi memang ada aturan, di mana kalau ada koordinasi dan sudah disetujui Pemkot/Pemkab maka memang bisa jalan," ujar Umar.
Yang dipikirkan nanti adalah Peraturan Menteri Desa nomor 07 tahun 2002 tentang priorotas penggunaan Dana Desa juga disebutkan bahwa BLT DD tahap II memang tidak ada untuk Juni hingga September sebesar Rp300.000 per kepala keluarga, sebab nantinya tergantung DD yang ada.
"Kalau memang sudah tidak ada maka tidak bisa lagi, dan yang untuk 60 persen kalau itu masih ada maka tetap jalan saja asalkan sesuai persetujuan Pemkot/ Pemkab," katanya.
Asalkan yang berhak menerima bantuan BLT DD ini benar-benar memenuhi kriteria seperti orang yang di-PHK dan tidak memiliki pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19, tidak terdata dalam daftar penerima bantuan lainnya seperti BST atau PKH, serta punya penyakit menahun.
Sementara Penjabat Desa Passo I. Lallo menjelaskan, penerima bantuan berupa sembako dari Presiden Joko Widodo sebanyak 196 paket yang diterima langsung masyarakat, di mana ada delapan yang diganti karena penerima bantuannya tidak ada dan dialihkan kepada warga lain yang terdampak pandemi COVID - 19 .
Kemudian ada Banaguan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 564 paket , Kami pada 2020 telah mencetak buku rekening baru bagi 71 orang penerima baru sehingga totalnya ada 635 paket bantuan.
Selain itu ada bantuan sosial PKH sebanyak 392 paket ditambah BST dari Kantor POS sebanyak dua tahap dan totalnya 1.040 KK, tetapi yang tersalurkan hanya 843 karena yang lain belum mengambilnya atau berada di luar Kota Ambon.
"Kita juga telah membuat berita acara penghapusan penerima BST Kementerian Sosial yang dibayarkan melalui PT. POS Indonesia sebanyak 185 KK karena berbagai alasan seperti sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap atau pernah menerima bantuan jenis lainnya," ujar Lallo.
Sehingga diharapkan kepada DPRD provinsi memperjuangkannya ke kementerian agar ada penggantian sehingga jatah 1.040 penerima bantuan ini tidak hilang, tertama untuk mereka yang masuk kategori orang miskin baru sebanyak 693 ini bisa tercover.
"Karena sampai akhir tahun, ada masyarakat yang tidak menrima bantuan akan menjadi beban moral bagi kami," kata dia.
Bantuan lainnya yang diterima warga Passo adalah bantuan dari Polresta Pulau Ambon dan PP Lease 163 paket, SPN Polda Maluku 68 paket, Alfa Midi 122 paket, dan data miskin baru yang telah masuk ke Dinas Sosial 2.124 orang, dan 693 orang diantaranya belum pernah mendapatkan bantuan.
