Gubernur Jatim pimpin misi dagang ke Maluku, upaya pemulihan ekonomi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau salah satu stan di sela misi dagang dan investasi sebagai upaya pemulihan ekonomi di Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis (2/12/2021). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memimpin misi dagang dan investasi ke Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dua provinsi tersebut akibat pandemi COVID-19.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Kamis, pada misi dagang investasi tersebut diikuti 132 pelaku usaha, yang terdiri dari 32 pelaku usaha Jatim dan 100 pelaku usaha Maluku.

"Kerja sama antara Jawa Timur dan Maluku kali ini juga merupakan proses hubungan saling berbalasan," ujar Khofifah Indar Parawansa.

Misi dagang yang digelar Pemprov Jatim, kata dia, juga untuk menjalin jaringan pasar berkelanjutan dan mendorong potensi komoditi yang ada di masing-masing provinsi.

"Ini menjadi sarana untuk menggali potensi antarpelaku usaha serta meningkatkan kerja sama strategis di sektor industri, perdagangan, pariwisata dan investasi," ucap dia.

Komoditi jual dari Jatim adalah produk hasil pertanian dengan varietas beras, jagung, bibit tanaman, olahan rempah, sayur dan buah.

Selain itu, terdapat pula hasil peternakan, di antaranya telur, olahan daging, daging, ayam potong hingga olahan ikan.

Kemudian, produk hasil perkebunan adalah kakao dan olahannya, coco fiber, coco peat, rokok, gula, olahan singkong, bawang merah, olahan biji kopi dan aneka keripik serta hasil produk kelautan, di antaranya aneka hasil laut.

Kemudian terdapat juga kerajinan kulit ukir, sepatu, tas perempuan, peralatan dapur, kerajinan kuningan, fashion atau aksesoris, produk mi keriting dan pupuk.

Khofifah menjelaskan, komoditi beli dari Jawa Timur, antara lain rempah, kopra, ikan, cengkeh dan lain sebagainya.

Hingga pukul 17.18 WIT, kata dia, total transaksi Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur dan Maluku telah mencapai Rp232,74 miliar.

"Meski secara sistem telah ditutup, tapi transaksi dagang antara pedagang dan pembeli tetap berjalan secara berkelanjutan," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Baca juga: Pemprov Maluku raih penghargaan peduli perlindungan konsumen, tingkatkan kinerja