Ambon (ANTARA) - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif meminta Komisi I DPRD Maluku untuk sama-sama mendorong lembaga adat yang ada berupa Latupati untuk difungsikan dalam membantu penanganan dan penyelesaian persoalan adat yang muncul antarnegeri atau desa.
"Polda sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pemprov, dan saya bersama Pangdam XVI/Pattimura menyarankan kepada Komisi I ketika ini menyangkut persoalan adat maka perlu melibatkan lembaga adat yang ada, yakni Latupati yang mengakomodir semua raja atau kepala desa di sini," kata Kapolda di Ambon, Kamis.
Penjelasan Kapolda disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Maluku membahas penanganan konflik warga Dusun Ori dan Negeri Pelauw dengan Negeri Kariuw.
"Kami sarankan ketika ada persoalan adat di lapangan maka jangan membiarkan masing-masing raja untuk melakukan penyelesaian sendiri, karena semua pihak pasti memiliki pembenarannya sendiri dan tidak akan ada titik temu," tegas Kapolda.
Penyelesaian seperti ini juga tetap melibatkan Polri dan TNI untuk mendengar pokok persoalannya sehingga persoalan adat bisa diselesaikan secara adat dan tidak mungkin dicampur-baurkan dengan hukum positif atau pun sebaliknya.
Kecuali penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan lagi secara adat dan semua sepakat menempuh jalur hukum positif maka bisa dilakukan.
"Untuk persoalan di Pulau Haruku, kita sudah melakukan beberapa dialog meski pun diakui sampai saat ini tetapi belum ada titik temu, tetapi ini merupakan sesuatu yang wajar karena pasti akan ada berbagai keinginan yang perlu diakomodir oleh Komisi I DPRD," ucap Kapolda.
Yang penting adalah semangatnya ingin damai, menatap masa depan sehingga diplomasi yang dilakukan adalah diplomasi yang konstruktif utuk membangun ke depannya.
Kapolda juga mengaku sudah melakukan pra rekonsiliasi Februari 2022 yang dihadiri Kapolrets bersama Dandim Pulau Ambon, Bupati Maluku Tengah serta beberapa perwakilan dari Pelauw dan Kariu untuk mencoba duduk bersama, meski pun belum ada titik temu.
"Kami berharap kiranya masing-masing pihak bisa bertemu lagi untuk melakukan diplomasi, dan setiap orang yang ditunjuk sebagai perwakilan agar diberikan mandat," ujar Kapolda.
Sebab setiap kali pertemuan dilakukan pergantian orang yang hadir sebagai perwakilan maka proses rekonsiliasinya jadi terhambat akibat tidak mengetahui secara detail pembicaraan dalam pertemuan sebelumnya.
Polda juga sudah berkoordinasi dengan Pangdam Pattimura untuk menambah kekuatan personel di Pulau Haruku dengan menerjunkan anggota TNI-AD dari Yonif 733/Masariku.
Tetapi saat ini situasi kamtibmas di Pulau Haruku sudah kondusif dan terkendali, walau pun secara psikologis dikatakan masih ada keluhan.
Sementara Danrem 151/Binaya Brigjen TNI Arnold Ritiauw mengatakan, ketika hari pertama terjadi keributan di Pulau Haruku, dirinya langsung datang ke lokasi kejadian dan bermalam di sana.
"Kami mengantisipasi beredarnya rumor bahwa Gereja Ebenhezer di Kariu terbakar karena bisa memicu konflik yang lebih besar, di mana kenyataannya gereja itu tidak terbakar," tandas Danrem.
Kalau dibilang ada rumah ibadah yang terbakar itu adalah sebuah rumah penduduk yang dijadikan tempat beribadah oleh jemaat Gereja Sidang Jumat Allah.
"Paginya diupayakan pendataan kerusakan namun ada anggota Polsek Haruku yang tertembak sehingga belum semua bangunan yang rusak didata karena situasinya memang riskan," katanya.
