Badung, Bali (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dalam Presidensi G20.
"Peran Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang saling terkoneksi, inklusif, dan sejahtera pada 2025," ujar Dody di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Kepemimpinan Indonesia untuk mendukung ekonomi kawasan ASEAN tersebut akan menghasilkan aksi nyata dalam pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau The 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang akan berlangsung pada 28-31 Maret 2023 di Bali.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menambahkan, kondisi perekonomian ASEAN saat ini stabil. Bahkan untuk tahun 2023, organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia, dan Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization of Economic Co-operation and Development/OECD) memandang kawasan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di tahun 2023.
Baca juga: DPR setuju Perry Warjiyo jadi Gubernur BI
Hal tersebut kemudian menjadi semangat bersama untuk menuju kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Kemenkeu dan BI akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan dalam AFMGM, yang meliputi pertemuan utama (mulai tingkat Deputi hingga Prinsipal) dan pertemuan pendukung berbalut tema “Discover Indonesia", khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan sekaligus menunjukkan giat pariwisata Indonesia.
Beberapa pertemuan utama, antara lain ASEAN Finance Deputies Meeting (AFDM), ASEAN Central Bank Deputies Meeting (ACDM), ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM), ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM), dan ASEAN Finance and Central Bank Governors Meeting (AFMGM).
Dalam rangkaian pertemuan utama tersebut, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan tiga Priorities Economic Deliverables (PEDs), yaitu Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding), Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy), serta Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability).
Baca juga: BI sebut tekanan inflasi di Maluku turun pada Februari
Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat para negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau Epicentrum of Growth.
Sebagai contoh, implementasi dalam pilar recovery rebuilding yakni melalui eksplorasi implementasi bauran kebijakan di negara-negara ASEAN sesuai karakteristik setiap negara mengingat negara-negara ASEAN relatif memiliki permasalahan ekonomi yang serupa pasca pandemi.
Adapun contoh lainnya yaitu upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang utama melalui skema Local Currency Transaction (LCT) yang merupakan perluasan dari skema sebelumnya, yakni Local Currency Settlement (LCS) yang sudah mulai diterapkan antar negara ASEAN.
Sementara itu di bidang keuangan, inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, memiliki makna kerja sama regional yang kuat sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.
Di area sistem pembayaran, implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antar negara melalui Regional Payment Connectivity (RPC) akan terus diperluas dalam rangka digitalisasi pembayaran lintas negara.
Baca juga: BI laporkan cadangan devisa Februari 2023 meningkat jadi 140,3 miliar dolar AS
Pada November 2022, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sementara itu, dalam implementasi pilar sustainability, ASEAN telah mengembangkan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau 'kamus' untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan berbagai aktivitas yang dapat memperoleh pembiayaan hijau dengan biaya lebih murah.
Taksonomi ini diharapkan bisa diterima dan didukung oleh para Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pertemuan bulan Maret 2023.
Untuk beralih bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dibutuhkan transisi. Oleh karenanya, Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas transisi seperti pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) yang akan mendapatkan pembiayaan transisi.
Kemudian dari pilar digital economy, pembahasan didorong lebih lanjut terkait inisiatif-inisiatif dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM di kawasan ASEAN.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI: Keketuaan ASEAN lanjutkan kepemimpinan RI usai Presidensi G20
