Ambon, Maluku (ANTARA) - Balai Karantina Ikan dan Penjamin Mutu (BKIPM) Ambon Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum konsultasi publik guna meningkatkan standar pelayanan ekspor hasil perikanan dari Maluku.
"Sesuai amanat Presiden Jokowi, pelayanan publik adalah wajah konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," ujar Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM Woro Nur Endang Sari di Ambon, Maluku, Jumat.
Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dituntut untuk cepat, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Lanjutnya, peningkatan pelayanan publik mutlak dilaksanakan karena merupakan alur dan standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: BKIPM Ambon: Volume ekspor komoditas perikanan Maluku capai 3.803 ton
"Alur pelayanan publik adalah langkah dan tahapan yang harus dilakukan dalam mendapatkan pelayanan BIKPM sehingga memang harus dikomunikasikan dan dapat masukan agar pemberi dan penerima pelayanan semacam mendapat pemahaman terharap aturan yang akan dilaksanakan. Oleh karenanya, ini sangat penting," tambahnya.
Menurut dia, untuk terus meningkatkan pelayanan publik, setiap instansi akan dievaluasi, dan tertuang dalam aturan Menpan RB Nomor 29 Tahun 2022.
"Dalam pemantauan evaluasi di situ dilakukan beberapa evaluasi terkait dengan kebijakan pelayanan publik dan profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan dan inovasi pelayanan publik," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKIPM Ambon Muhammad Hatta Arisandi mengatakan hasil standar kepuasan masyarakat (SKM) Maluku kepada BKIPM pun meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Baca juga: BKIPM Ambon: Ekspor hasil laut meningkat 10.500 ton pada 2022
"Pada triwulan IV 2021, BKIPM Ambon mendapatkan poin sebesar 87,76 dan meningkat pada periode yang sama di 2022 sebesar 92,31 dengan predikat sangat baik," ucapnya.
Ia melanjutkan adapun beberapa pelayanan publik yang disediakan BKIPM, baik secara daring maupun luring seperti media center, ruangan Silapatua, dan aplikasi BIKPM Ambon Mobile.
Untuk itu, Hatta berharap Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan BKIPM Ambon ini dapat mendapat evaluasi dan saran guna meningkatkan pelayanan BKIPM semakin prima dan cepat.
Turut hadir pada kesempatan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ombudsman RI, UPT KKP, PT Angkasa Pura, dan pihak mitra usaha BKIPM Ambon.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tingkatkan pelayanan ekspor, BKIPM Ambon gelar forum konsultasi publik
