Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah tidak perlu membangun gedung baru untuk menghadirkan mal pelayanan publik (MPP).
"Menghadirkan MPP tidak selalu harus bangun gedung baru, tapi bisa memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat. Saya kira pemda di berbagai daerah tidak harus membangun baru jika anggarannya terbatas dan waktunya pendek sehingga bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan gedung yang ada, tinggal didesain dan disesuaikan," ungkap dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, MPP di wilayah kabupaten dan kota dapat menggunakan gedung yang ada untuk dialihfungsikan. Hal ini seperti yang dilakukan Pemkab Kota Batu, Jawa Timur, yang tidak membangun gedung baru, melainkan memanfaatkan gedung yang ada di wilayah Kantor Wali Kota Batu untuk menjadi MPP.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengaku senang akhirnya dapat berkunjung ke MPP Kota Batu.
"Saya senang sekali datang di MPP Among Warga Kota Batu. Tempatnya apik, tidak terlalu ribet desainnya, namun cukup nyaman. Dan ini tipe MPP yang tidak dibangun secara khusus, tapi memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat," tambahnya.
Dengan cepat menghadirkan MPP, sambung Anas, maka pemda mengikuti arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang memberikan dampak.
Kehadiran MPP mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi, perizinan, dan nonperizinan mengikis rantai birokrasi sehingga dampaknya masyarakat mudah dalam mengakses layanan pemerintah.
Saat meninjau pelayanan yang ada di MPP Kota Batu, Anas menanyakan kepada petugas di masing-masing stan instansi terkait dampak kehadiran instansi di MPP.
"Saya tadi selalu bertanya berapa yang dilayani per hari dan apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan. Ini untuk memastikan kehadiran MPP beserta birokrasi layanan yang hadir di dalamnya memberikan dampak baik bagi masyarakat," jelas dia.
Dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PAN RB tengah mengembangkan MPP digital sebagai ruang integrasi pelayanan berbasis elektronik. Adapun "pilot project" MPP digital telah berjalan di 21 kabupaten dan kota.
"Pilot project" ini akan menggunakan teknologi "face recognition" (FR) sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data diri saat mengakses pelayanan karena datanya sudah terekam.
Untuk menghadirkan MPP digital, katanya, dibutuhkan keinginan dan komitmen kuat dari pemimpin daerah, serta perlu dilakukan perekaman digital seluruh masyarakat.
"Saya rasa Kota Batu sudah bisa memulai MPP digital di mana untuk melakukan perekaman data masyarakatnya tidak terlalu banyak karena tersebar hanya di tiga kecamatan. Kalau ini bisa jalan di Kota Batu, saya rasa bagus ya karena akan ada akselerasi pelayanan publik," ucap mantan Kepala LKPP ini.
MPP Among Warga Kota Batu diresmikan pada 5 Desember 2022 saat Peresmian MPP Serentak oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sekarang, MPP ke-95 di Indonesia ini melayani 207 jenis layanan dari 29 instansi.
"Inti dari hadirnya MPP dan MPP digital adalah bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat dengan lebih ringkas dan tidak berbelit-belit. Mudah-mudahan cara melayani ringkas ini bukan hanya di kabupaten/kota, tapi bisa hingga ke kecamatan, kelurahan, dan desa," kata Anas.
Hadir dalam peninjauan MPP Kota Batu ini Staf Khusus Menteri PAN RB Bidang Akselerasi Pelayanan Publik Wanto Sugito, Staf Khusus Menteri PAN RB Bidang Inovasi Pemerintahan M. Eri Irawan, Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi, Kapolres Batu Oskar Syamsuddin, Kepala Dinas PMPTSP Kota Batu Muji Dwi Leksono, serta jajaran OPD Kota Batu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menpan minta pemda hadirkan MPP tanpa harus bangun gedung baru
