Ternate (ANTARA) - Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) dalam Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Kie Raha 2023-2024 untuk kesiapan pengamanan Pemilihan Umum 2024.
"Simulasi sispamkota dilakukan untuk mempersiapkan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat pengamanan Pemilihan Umum 2024," kata Kapolda Maluku Utara Irjen Polisi Midi Siswoko usai simulasi di halaman salah satu di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan Pemilu 2024 memiliki kompleksitas dan karakteristik unik karena untuk pertama kalinya pemilu dan pemilihan kepala daerah diadakan serentak pada tahun yang sama.
Dari perspektif kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini dapat menciptakan potensi kerawanan yang bisa mengganggu persatuan dan memicu penyebaran hoaks serta ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
"Hal ini dilihat dari Bawaslu RI yang meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 pada tanggal 22 Desember 2022, di mana Provinsi Maluku Utara termasuk kategori rawan tinggi dengan skor 84,86," ujarnya.
Oleh karena itu, Kapolda menekankan komitmen Polri untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Potensi kerawanan telah diidentifikasi dan akan ditangani secara profesional dan berkelanjutan.
"Keberhasilan dalam pengamanan pemilu tahun 2019 dan pilkada serentak tahun 2018 menjadi referensi penting dalam pengamanan pemilu tahun 2024 mendatang," ungkap Kapolda.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Kapolda mengingatkan semua peserta simulasi sispamkota untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta koordinasi antar fungsi agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara profesional, proporsional, modern, dan terpercaya.
Dalam penjelasan tambahan, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Polisi Michael Irwan Thamsil menambahkan bahwa sikulasi sispamkota ikuti 800 persone Polda Maluku Utara dan Polres Ternate.
Bahkan, dengan memperagakan delapan skenario dalam simulasi ini, mencakup patroli untuk menciptakan kondisi harkamtibmas, pengawalan capres dan cawapres, tahap kampanye, pengawalan pendistribusian logistik dan tahap pemungutan suara.
"serta pengawalan hasil pemungutan suara, penanganan pasca pemungutan hasil sidang pleno KPU, serta penanganan aksi unjuk rasa dan penyanderaan ketua KPU beserta rombongan. Semua ini merupakan upaya konkret untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu tahun 2024," ujarnya.
