Ternate (Antara Maluku) - Kementerian BUMN menyalurkan bantuan sebesar Rp9,7 miliar kepada Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara untuk membiayai lima paket proyek di daerah tersebut.
Staf Ahli Kementerian BUMN Pandu Wijayanto mengatakan di Ternate, Sabtu, ke lima paket yang dibiayai dari bantuan itu adalah pembangunan satu unit Puskesmas Daruba dan Pembangunan SMK Kesehatan Al-Khairat.
Selain itu pengadaan dua unit mobil tanki air bersih,pembangunan tiga titik air bersih di wilayah Morotai Selatan dan pengadaan lima unit perahu nelayan.
Ia mengatakan Kementerian BUMN juga memberikan bantuan dana sebesar Rp200 juta untuk pengembangan dan pemanfaatan tanaman mangrove sebagai tanaman penghijauan di kawasan pantai yang sudah dilakukan pemkab setempat selama ini.
Kementerian BUMN juga akan memberikan bantuan lain berupa penambahan mesin listrik untuk menambah kapasitas listrik PLN di daerah itu, agar bisa mengoptimalkan pelayanannya dalam penyediaan energy listrik kepada masyarakat.
Pemberian bantuan kepada Pemkab Pulau Morotai tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Kementerian BUMN untuk mendukung pembangunan di daerah itu yang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga.
"Kami juga akan memberikan pelatihan kepada berbagai pihak di Pulau Morotai mengenai pemanfaatan buah kelapa menjadi berbagai produk jadi untuk meningkatkan peningkatan masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah hasil kelapa di daerah itu," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Weni Paraisu mengatakan Pemkab Pulau Morotai memberikan apresiasi kepada Kementerian BUMN atas pemberian bantuan tersebut, mengingat daerah itu masih memiliki banyak keterbatasan.
Pemkab berjanji akan melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan dari Kementerian BUMN tersebut, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.
"Morotai sebagai kabupaten yang berada di daerah perbatasan dan baru tiga tahun menjadi kabupaten devinitif terpisah dari induknya Halmahera Utara, masih membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah pusat, termasuk berbagai lembaga lainnya," katanya
