Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi antar kabupaten/kota dalam rangka menekan angka inflasi di daerah itu.
"Langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan seperti gelar pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota, melakukan kerja sama antar daerah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Senin.
Kemudian pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memonitor harga di Pasar Mardika.
Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi.
"Sebab Mendagri telah mengingatkan, jika dalam tiga bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi," kata Sadali.
Untuk itu pada 2024 dengan berbagai langkah strategis dan kerja maksimal dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.
Sebelumnya menurut Sekda berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2024 indeks harga konsumen di Maluku mengalami inflasi sebesar 4,12 persen per Januari 2024.
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan hasil Desember 2023 yang mencatat inflasi Provinsi Maluku sebesar 2,81 persen.
Hal itu dikarenakan masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) dari sebelumnya hanya Kota Ambon dan Kota Tual.
