Ambon (ANTARA) - Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie mengungkapkan bahwa dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah dicairkan 100 persen.
"Dana hibah untuk KPU sudah dicairkan 100 persen sementara untuk Bawaslu baru 70 persen dan yang lain akan dicairkan paling lambat akhir Agustus 2024," kata Sadali dalam rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada 2024, di Ambon, Kamis.
Pencairan 100 persen dana hibah tersebut menindaklanjuti penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk membiayai Pilkada Maluku 2024 sebesar Rp178 milyar lebih atau lebih tepatnya Rp178.575.843.200.
Pencairan sebelumnya dilakukan secara bertahap mengikuti triwulan, sesuai kebutuhan hingga Pilkada 27 November 2024.
"Hal tersebut sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebagai keseriusan Pemprov Maluku untuk mendukung KPU Maluku dalam setiap tahapan Pilkada, utamanya dari sisi pendanaan," katanya.
Berkaitan dengan Pilkada serentak 2024 Sadali menegaskan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pesta demokrasi di Maluku.
“Pilkada ini bukan hal baru bagi kita di Provinsi Maluku, penyelenggaraan ini baru saja kita lewati seperti pemilihan presiden dan anggota legislatif, hanya bedanya, tekanan agak lebih besar di pilkada gubernur, bupati dan wali kota ini,” tuturnya.
Untuk itu kata dia kesiapan yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebaiknya lekas dijalankan dengan baik oleh KPU maupun Bawaslu, hingga berada pada tahapan penyusunan DPS yang akan berlangsung sampai 11 Agustus 2024.
“Mudah-mudahan segala tahapan ini bisa dituntaskan sampai pada 27 November, dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,” harap Pj Gubernur.
Dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari pelaksanaan Pilkada, masyarakat dapat menggunakan hak pilih, untuk memilih para calon pemimpin berdasarkan hati nurani, dan diharapkan perbedaan pilihan jangan dipersoalkan, karena siapapun yang terpilih itulah itu berdasarkan hati nurani rakyat.
“Jadi kami berharap kita berbeda tapi jangan pecah karena perbedaan,” tegas Sadali.
