Ambon (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat realisasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Maluku telah mencapai 78 persen berdasarkan data micro planning atau data di lapangan.
"Data micro planning untuk Maluku sendiri di 78 persen sementara data Pusdatin 66,1 persen," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr Samsila Rumata di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa data micro planning sendiri merupakan data yang didapatkan tim berdasarkan jumlah anak yang mendapat imunisasi polio di lapangan, sementara data Pusdatin adalah data acuan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Acuan kita tetap data Pusdatin karena Kemenkes dengan target capaian 95 persen itu berdasarkan data Pusdatin buka Microplanning. Namun, kita harus menyandingkan bahwa realisasi kinerja kami di lapangan sebesar 78 persen jumlah anak dari target yang ditentukan," katanya.
Pasalnya, kata dia, data Pusdatin dengan realisasi data di lapangan sangat berbeda yang mana target capaian berdasarkan data Pusdatin dinilai terlalu banyak dibandingkan dengan kondisi di lapangan.
Namun, kata dia untuk mencapai data Pusdatin pihaknya tetap maksimalkan program ini agar capaiannya bisa 95 persen.
"Karena untuk 0-7 tahun itu perhitungannya adalah mulai dari bayi baru lahir hingga usia 7 tahun 11 bulan 29 hari," ucapnya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie menargetkan target 95 persen dari 274.564 anak pada PIN Polio tahun ini sudah harus tercapai pada 3 Agustus 2024.
“Mudah-mudahan di 3 Agustus bisa mencapai 95 persen, kami berharap kondisi yang sama, bisa diraih oleh seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Maluku,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia berharap, agar Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terus melakukan koordinasi intens agar pelaksanaan PIN Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Orang tua, mari berperan untuk melindungi mencerdaskan dan mensejahterakan anak bangsa, yang merupakan bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945, untuk itu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi perhatian kita semua untuk mencegah kasus polio,” ungkap Sadali.*
