BPIP-Unpatti diskusi panel etika dan agama untuk kemajuan bangsa

Ambon (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar diskusi panel tentang kerapuhan penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara dari sisi etika dan agama untuk kemajuan bangsa.

"Tema ini diambil untuk memotret bagaimana praktik etika penyelenggara negara tereduksi di bidang keagamaan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang anti diskriminasi, toleran, dan adil sesuai dengan Pancasila sebagai sumber moral etika dan juga konstitusi UUD 1945," ucap Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Wisnu Bawa Tenaya di Ambon, Jumat.

Ia mengatakan tujuan utama diskusi panel ini untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara di tengah terdegradasinya marwah ideologi Pancasila dalam laku dan tindakan para pejabat penyelenggara negara.

Wisnu Bawa Tenaya, mengatakan sebagai badan pembina ideologi, BPIP mengemban amanah yang besar dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara kepada seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal ini BPIP mengemban tanggung jawab dalam merespon isu strategis pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat yang berpotensi mereduksi nilai-nilai Pancasila.

"Salah satu isu yang saat ini sedang menjadi refleksi kita bersama adalah isu mengenai tereduksinya etika dan moral pada penyelenggara negara," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia diskusi panel ini lahir sebagai upaya penguatan etika khususnya dalam kehidupan menjalankan tata kelola pemerintahan.

“Melalui diskusi yang terbangun dapat membawa pesan penting, bagaimana Pancasila harus ditempatkan menjadi cita cita etis bagi setiap penyelenggara negara yang terjun di bidang keagamaan, Pancasila harus berperan sebagai kompas moral dalam membentuk kebijakan. Pancasila juga menjadi panduan etika bagi para pemimpin dan penyelenggara negara," katanya menjelaskan.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Prof Dominggus Malle, mengatakan etika dalam penyelenggaraan negara memiliki peran yang penting.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas negara kata dia membutuhkan standar moral dan etika yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pasalnya krisis etika yang melanda penyelenggara negara dapat menurunkan kualitas demokrasi dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Universitas Pattimura untuk turut serta dalam pembinaan moral dan etika bangsa, khususnya di kalangan akademisi dan penyelenggara negara," kata dia.

Diskusi panel ini menghadirkan para tokoh dan pakar di Indonesia, baik pakar etika hukum, etika politik, etika ekonomi, etika pendidikan, etika agama, hingga etika sosial dan budaya.

Para pakar itu dihadirkan agar dapat merumuskan rekomendasi yang holistik dan berdampak bagi kebijakan penguatan etika dalam pemerintahan selanjutnya.

Diskusi dibagi dalam dua sesi, pada sesi pertama para pakar mendiskusikan Paradoks Keberagamaan Manusia Indonesia dan sesi kedua Agama, Etika dan Konstitusi dengan berfokus pada tema sentral Etika dan Agama.

Turut Hadir dalam kegiatan ini Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof Muhammad Amin Abdulah, Ketua Senat Universitas Pattimura, Deputi Bidang hubungan antar lembaga sosialisasi, Komunikasi, dan jaringan BPIP, Staf Khusus Pengarah BPIP, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unpatti, dan tokoh lainnya.