Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024 Habiburokhman menyebut jumlah kementerian yang bertambah pada pemerintahan mendatang berkonsekuensi dengan penambahan jumlah komisi di DPR RI.
"Kalau kementeriannya bertambah, tentu komisi juga bertambah," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sebab, kata dia, bila kementerian/lembaga yang akan menjadi mitra kerja jumlahnya banyak maka sulit diakomodir dengan jumlah komisi di DPR RI yang ada saat ini.
"Kayak kami (Komisi III DPR) saja mitra kami sekitar sembilan sampai 11. Ada (komisi) yang mitranya 14. Repot ngatur jadwal-jadwal pertemuan, rapat-rapat bidang pengawasan dan budget-nya," ucapnya.
Dia memandang banyaknya mitra kerja suatu komisi di DPR RI yang beririsan dengan banyaknya anggota DPR RI di komisi tersebut tidak efektif dan menyulitkan dalam menuntaskan tugas-tugas komisi.
"Jumlah anggota komisi rata-rata 50 orang, 54 orang. Ngatur setiap anggota untuk berbicara dalam setiap rapat bisa sampai lima jam sampai enam jam," ujarnya.
Dia menyebut Partai Gerindra akan mengirimkan tiga kader fraksinya di parlemen untuk menghadiri rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik sekitar pada Selasa siang sekitar pukul 15.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Rapat Bamus jam 15.00. Saya dari Gerindra, Habiburokhman, Pak Budi Djiwandono, dan Bambang Haryadi mewakili Gerindra," kata dia.
Pada Selasa pagi, sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.
Adapun pada Kamis (26/9), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 2019-2024 Puan Maharani mengatakan jumlah komisi yang ada di DPR sebagai alat kelengkapan dewan nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan nomenklatur pemerintahan mendatang.
"Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa, kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Puan mengatakan DPR sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang diisukan akan bertambah pada pemerintahan periode 2024–2049.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Habiburokhman: Kementerian bertambah maka komisi bertambah
