Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik sekaligus lulusan Universitas Padjadjaran Hendri Satrio mengatakan bahwa program Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni "Lapor Mas Wapres" harus memperhatikan lima hal agar bisa berjalan ke depannya.
Menurut pengamat yang kerap disapa Hensat itu, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan skala prioritas yang harus didahulukan, sehingga nantinya bisa lebih efektif untuk dijalankan.
"Jadi, catatan saya, khususnya skala itu mau berapa besar, terus kemudian yang kedua tentang koordinasi," kata Hensat kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Hensat mengatakan saat ini ombudsman atau lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sudah tersebar di setiap daerah.
Ditambah setiap lembaga negara sudah menyediakan tempat layanan aduan. Oleh karena itu, penting untuk berkoordinasi dalam penyelesaiannya masalah yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang ada , khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Yang ketiga, ya jangan sampai seperti pemberi harapan palsu. Kalau masyarakat sudah lapor harusnya dikasih solusi dan ada penyelesaian masalahnya, jangan cuma menerima laporan, terus sudah tidak ada tindak lanjut," ujar dosen di Universitas Paramadina Jakarta itu.
Hensat menjelaskan hal keempat yang harus diperhatikan adalah jangan hanya untuk terlihat program ini berjalan, nantinya ada liputan media yang Wapres Gibran datang, terus menemui warga karena ada laporan masuk yang harus ditindaklanjuti.
Wapres, tambah dia, tidak boleh terjebak dengan drama-drama seperti itu agar terlihat program itu berjalan. Kemudian yang kelima atau terakhir adalah konsistensi.
"Jangan hanya di awal-awal saja yang hangat, tetapi seterusnya tidak," ujar pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) tersebut.
Layanan pengaduan masyarakat "Lapor Mas Wapres" yang diperkenalkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi dengan kanal laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terkoordinasi dengan kementerian-lembaga.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Prita Laura mengatakan bahwa layanan pengaduan masyarakat ini bukanlah satu-satunya kanal bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan mereka.
"Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Layanan aspirasi dan pengaduan daring rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya," kata Prita dalam keterangan pers yang disampaikan di Gedung Sekretariat Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).
Prita menjelaskan bahwa seluruh aduan warga yang masuk ke layanan aduan tersebut akan terkonsolidasi datanya dan terhubung ke 96 kementerian/lembaga dan 493 pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Oleh sebab itu, masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk mengadukan laporannya ke layanan itu dapat membuat laporan secara daring melalui SP4N Lapor.
Menurut Prita, diluncurkannya program "Lapor Mas Wapres" bertujuan memaksimalkan program yang sudah ada.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Program "Lapor Mas Wapres" harus perhatikan lima hal
