Ternate (ANTARA) - Pemerhati Lingkungan, Founder Beyond Health Indonesia Nadhir Wardhana Salama menyatakan persoalan pengelolaan sampah di Kota Ternate, Maluku Utara, membutuh kolaborasi dan bukan semata-mata akibat perilaku masyarakat.
"Ini jelas menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak akan efektif tanpa sistem pendukung yang memadai dan pemerintah tidak bisa terus-menerus menyalahkan warga sementara layanan dasarnya butuh kolabarasi dalam penanganannya," kata Nadhir Wardhana Salama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Tata Kelola dan Perubahan Perilaku sebagai Pilar Transformasi Pengelolaan Sampah" di Ternate, Senin.
Pihaknya bersama Komunitas Anak Muda Sadar Sampah (Ankam) dan Ternate Creative Space menggelar kegiatan yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk aktivis lingkungan, praktisi, akademisi, serta perwakilan legislatif dan komunitas lokal.
Dalam kesempatan itu berbagai masalah struktural dalam sistem pengelolaan sampah Kota Ternate dinilai belum mampu mendukung perubahan perilaku masyarakat secara efektif.
Menurut Nadhir, kebijakan pengelolaan sampah selama ini cenderung menyalahkan masyarakat tanpa melihat kelemahan sistem yang ada.
Ia melihat kasus dimana masyarakat telah diminta untuk memilah sampah dari rumah, namun pada praktiknya sampah yang telah dipilah tetap dicampur kembali dalam kendaraan pengangkut milik pemerintah.
Karena itu ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah.
Nadhir, yang merupakan alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), menyayangkan masih minimnya riset dan pemetaan data yang mendasari program-program lingkungan di daerah.
"Seringkali kebijakan dibuat berdasarkan asumsi, padahal edukasi belum diberikan, harus ada data apakah pengetahuan masyarakat memang rendah. Kalau iya, harus jelas ukuran dan target peningkatannya. Ini yang disebut kebijakan berbasis bukti dan sayangnya belum menjadi kebiasaan di tingkat pemerintah daerah," katanya.
Lebih lanjut Nadhir berharap wali Kota dan jajaran pemerintah dipilih untuk menyelesaikan persoalan sampah dan mendorong agar pemerintah mulai menyusun roadmap pengelolaan sampah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Program tidak bisa lagi sebatas pengadaan fasilitas atau kampanye permukaan. Harus ada integrasi antara regulasi, sistem layanan, dan pendekatan perilaku masyarakat," katanya.
FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya seperti Rhein Beresaby (trainer Box of Thinking), Risang Rimbatmaja (mantan spesialis perubahan perilaku UNICEF), serta berbagai pihak yang aktif dalam isu lingkungan di Ternate.
FGD ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, yang menyatakan komitmennya untuk menampung aspirasi dan memperkuat inisiatif kebijakan di bidang lingkungan dan dihadiri Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly.
