Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menilai tudingan terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mencerminkan manuver politik terstruktur yang berpotensi merusak fondasi demokrasi.
Tuduhan semacam itu, menurut dia, telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara, namun narasi itu terus dihidupkan dan terus didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat pribadi.
"Jika negara terus abai, maka kita menyaksikan pembiaran terhadap degradasi hukum dan politik secara perlahan namun pasti," kata Pieter dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Dia menilai bahwa tudingan terkait ijazah palsu Jokowi bukan sekadar kegaduhan biasa. Dia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk manipulasi demokrasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara.
Dia menekankan demokrasi tidak boleh dikorbankan demi panggung para pemburu sensasi. Kegaduhan yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan terkait isu dugaan ijazah palsu Jokowi, sambung dia, tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat.
Dia menilai isu itu adalah pola lama politik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dia menduga bahwa motif utama penyebar isu ijazah palsu tersebut bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan politik pribadi.
"Kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara," katanya.
Dia menekankan bahwa demokrasi tidak berarti bebas tanpa batas, karena setiap kebebasan mengandung tanggung jawab. Di sisi lain, negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin bahwa ruang publik tidak menjadi sarang hoaks.
"Jika tuduhan tak berdasar terus-menerus dipelihara, maka bukan hanya seorang Presiden yang diserang, tetapi keutuhan demokrasi itu sendiri yang terancam," katanya.
Kepercayaan publik, menurut dia, adalah pilar dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, negara akan mengalami keretakan dalam jangka panjang yang diakibatkan bukan oleh senjata, melainkan oleh narasi kebohongan yang dipelihara secara sistematis.
"Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang menyusul adalah instabilitas sosial dan politik yang jauh lebih sulit dipulihkan," kata dia.
Lebih jauh dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil sikap terkait kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Sebagai pemimpin masa depan, dia menilai Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga wibawa institusi negara, dan memastikan demokrasi tidak dikotori oleh permainan politik yang dangkal.
Di sisi lain dia menilai aparat penegak hukum tidak boleh terus terombang-ambing oleh opini media sosial atau tekanan politik.
"Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Tudingan ijazah Jokowi palsu bisa rusak fondasi demokrasi
