Bahlil Ladahalia minta bijak kondisi Raja Ampat yang dituding tercemar di medsos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Ladahalia meminta agar masyarakat dapat bijak dalam melihat kondisi terkini Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat yang dituding tercemar berdasarkan sejumlah unggahan dari media sosial.

Sambil memperlihatkan foto-foto dengan kerusakan dan gundulnya hutan yang dilabeli tulisan "HOAX" merah, Bahlil menjelaskan bahwa Piaynemo sebagai pusat pariwisata di Kepulauan Raja Ampat dituding mengalami kerusakan lingkungan.

"Ini adalah gambar-gambar terakhir di Piaynemo. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan se-Tanah Air," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Bahlil melanjutkan, "Dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua ingin untuk Indonesia baik."

Setelah isu tentang Raja Ampat ramai akibat usaha tambang, dia segera meninjau lapangan dan melihat kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag melalui pantauan udara.

Dalam kunjungannya itu, Bahlil mendapati bahwa kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat serta sejumlah kepulauan di kabupaten tersebut tidak mengalami kerusakan lingkungan.

"Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri," kata Bahlil membantah foto bertuliskan HOAX tersebut.

Sambil memperlihatkan video pantauan udara di Pulau Gag, Bahlil menilai bahwa kondisi pulau tersebut tidak tercemar dan PT GAG Nikel sebagai satu-satunya perusahaan tambang yang beroperasi di pulau tersebut telah menjalankan usaha sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Saat mengunjungi Pulau GAG, Bahlil juga bertemu dengan sejumlah warga setempat yang mendiami pulau tersebut dengan total mencapai 700 orang dari 300 kepala keluarga (KK).

Dari luasan 13.136 hektare Pulau Gag, Bahlil menjelaskan bahwa perusahaan tambang PT GAG Nikel hanya membuka operasi tambang di pulau itu seluas 260 hektare, dan 130 hektare di antaranya telah dilakukan reklamasi.

Berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat, serta pemerintah daerah, Pemerintah pun melakukan pencabutan terhadap empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di luar Pulau Gag, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998.