GMKI Usung Isu Blok Masela di Kongres Tarutung

Ambon, 3/3 (Antara Maluku) - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) akan mengusung isu blok Masela yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku dan Indonesia dalam kongres GMKI ke- 35 di Tarutung, Sumatera Utara pada Agustus 2016.

"GMKI sepakat pengelolaan blok masela adalah langkah yang harus ditindaklanjuti untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Maluku secara khusus dan masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum GMKI, Ayub Manuel Pengrekan, di Ambon, Kamis.

Tidak menjadi persoalan apakah pengelolaan blok migas Masela ini di darat atau laut dan masih menjadi perdebatan panjang di tingkat pusat, namun intinya hasil kekayaan alam ini nantinya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

Agenda lokal lainnya yang menjadi sorotan GMKI adalah program peningkatan kualitas pendidikan, serta mendesak pemerintah menguatkan payung hukum terhadap upaya menjadikan laut Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasiona (LIN).

Penjelasan Ayub disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Maluku asal F-Golkar, Richard Rahakbauw.

Sebelum diadakan kongres di Tarutung, GMKI akan melaksanakan kegiatan konsultasi nasional pada Mei 2016 di Kendari, Sulawesi Tenggara yang diikuti para pengurus dari 15 wilayah GMKI di Tanah Air.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu disampaikan menyangkut rakyat Maluku karena GMKI lahir di tengah-tengah gereja, perguruan tinggi dan juga diwajibkan mengabdi di tengah masyarakat.

"Hingga kini, segala bentuk program atau kebijakan negara tidak bisa ditindaklanjuti ketika tidak ada payung hukum yang melindungi sehingga ini merupakan harapan besar masyarakat Maluku untuk lebih diperhatikan masalah peningkatan kesejahteraannya," ujar Ayub.

GKMI melihat lahirnya LIN meningkatkan kesejahteraan rakyat di sini sehingga pemerintah perlu membuat regulasi khusus sebagia payung hukum dalam mendukung program tersebut.

Sedangkan tiga isu nasional yang akan dibahas GMKI dalam kegiatan konsultasi wilayah adalah perubahan iklim, ancaman kebhinekaan di Indonesia, serta pemenuhan hak pendidikan terutama di sektor perguruan tinggi.