Ambon, 22/7 (Antara Maluku) - Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengakui minat dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang direkrut melalui Kementerian Kesehatan RI untuk bertugas pada daerah terpencil di daerah ini relatif minim.
"Makanya realisasi anggaran Dinkes pada 2015 untuk biaya pengantaran dokter PTT hanya sekitar 60 persen," kata Kepala Bidang Farmasi Dinkes Maluku, dr. Tan Rian di Ambon, Jumat.
Penjelasan dr. Tan mewakili Kadinkes Maluku, dr. Meylke Pontoh juga telah disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD MAluku tentang evaluasi penggunaan anggaran daerah sesuai laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur 2015.
Provinsi Maluku memang masih kekurangan tenaga kesehatan sehingga Kementerian Kesehatan melakukan perekrutan dan penempatan dokter PTT ke daerah ini.
Menurut dia, permintaan jumlah tenaga dokter PTT diusulkan oleh kabupaten/kota dan Kemenkes membuka pendaftarannya. Hanya saja tidak ada kewajiban dari Menteri Kesehatan kepada mereka untuk berangkat ke tempat tugas.
Jadi bila satu kabupaten membutuhkan sepuluh dokter PTT tetapi yang datang hanya dua orang, maka terpaksa diterima sehingga tidak sesuai dengan dana yang disiapkan.
Sehingga hanya 60 persen realisasi dana yang dipakai untuk pengantaran dokter yang bisa tercapai selama tahun anggaran 2015.
Kemudian untuk masalah sarana dan prasarana kesehatan di setiap kabupaten/kota selama ini masih mendapat bantuan dalam bentuk DAK dari Kemenkes. Dananya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat.
"Anggaran yang dibelanjakan mereka ini mencakup dana pelayanan kepada pasien seperti belanja obat, dana pelayanan kesehatan dasar serta layanan kesehatan rujukan," ujarnya.
Tentang infrastruktur Puskesmas realisasi anggarannya tahun anggaran 2015 hanya sebesar 0,13 persen disebabkan DAK tambahan yang turun agak terlambat pada akhir Oktober, sehingga proses pengadaan barang untuk sarana/prasarana Puskesmas itu sedikit terhambat.
Namun di awal tahun anggaran 2016 telah diluncurkan kembali dan realisasinya sudah mencapai 96,76 persen dari total dana yang dialokasikan sekitar Rp20 miliar.
Yang dibelanjakan adalah sarana/prasarana untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas serta 15 unit peralatan pembangkit listrik menggunakan energi tenaga surya untuk disalurkan ke daerah yang listriknya bermasalah atau tidak ada listriknya sama sekali.
Alokasi alat itu untuk kabupaten kepulauan Aru enam unit, Kabupaten Maluku Barat Daya empat unit, Buru Selatan serta Kota Tual masing-masing dua unit, Seram Bagian Timur satu unit. Semuanya sudah berada di masing-masing lokasi.
Dikatakan, sebagian besar peralatan tersebut juga sudah diinstal karena alat tersebut menggunakan tenaga matahari atau solar sell.
"Pada 2016 juga ada tim dokter nusantara sehat yang dikirim khusus untuk wilayah-wilayah terpencil dan berbatasan langsung dengan negara lain di Maluku," katanya.
Minat Dokter PTT Ke Maluku Minim
Jumat, 22 Juli 2016 15:06 WIB