Ambon, 4/3 (Antara Maluku) - Sekretaris Negeri Amahusu Hereth Silooy menyatakan pemerintah negeri (desa) itu menyambut baik rencana distribusi bantuan nontunai sebagai pengganti penyaluran beras keluarga miskin (Raskin).
"Kami menyambut dengan senang hati rencana tersebut, sebab sangat menguntungkan masyarakat penerima manfaat dan tidak merepotkan petugas desa/negeri atau kelurahan," katanya di Ambon, Sabtu.
Ia juga mengatakan pemerintah negeri Amahusu berharap pemberian kartu nontunai itu sesuai sasaran, dalam pengertian sesuai dengan nama-nama yang terdaftar sejak 2011 atau pendataan baru, karena dalam rentang waktu 2011-2017 pasti ada perubahan.
Dia mengaku pihaknya sampai saat ini belum menerima penjelasan tentang rencana tersebut, tetapi dalam waktu dekat mungkin sudah ada sosialisasi kepada masyarakat.
"Yang kami tahu dari media massa, Perum Bulog Devisi Regional Maluku belum termasuk 44 kota percontohan Program Penyaluran Bantuan Pemerintah Nontunai (BPNT) tahun 2017," katanya.
Hereth menyatakan dirinya pribadi melihat rencana program pendistribusian kartu nontunai ini lebih baik jika dibandingkan dengan program penyaluran raskin yang cukup merepotkan.
Setelah masyarakat membeli, aparat desa atau negeri berkewajiban untuk menyetor langsung ke pihak Perum Bulog Maluku sesegera mungkin, dan dalam perlaksanaan ada saja raja atau sekretaris negeri atau desa terlambat melaksanakan tugas itu sehingga terjadi tunggakan.
"Jadi kalau ada rencana pemerintah untuk mengganti penyaluran raskin dengan sistem kartu notunai merupakan langkah yang terbaik bagi masyarakat penerima manfaat," katanya.
Ditanya soal Rumah Pangan Kita (RPK) yang merupakan mitra Bulog Maluku dalam operasi pasar beras dan gula, dan rencananya juga sebagai tempat pengambilan kartu nontunai, Hereth mengatakan saat ini baru ada satu RPK di Negeri Amahusu.
"Dalam waktu dekat saya akan menfatarkan dua RPK ke Bulog Maluku sebagai bagian dari persiapan rencana program kartu nontunai tahun 2017," ujarnya.
