Ambon, 9/11 (Antaranews Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff melantik tim peningkatan ekspor yang beranggotakan sejumlah kepala dinas, badan, perbankan, dan instansi vertikal lain di provinsi tersebut dan bertugas membantu mengatasi hambatan yang dihadapi pengusaha.
"Tim ini diharapkan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor dari Maluku sehingga dapat dirasakan manfaatnya," kata Gubernur Said saat melantik tim tersebut di Ambon, Kamis.
Pada pelantikan yang dirangkai dengan pertemuan (gathering) bersama para eksportir, dia menyebutkan pembentukan tim tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pemprov bersama instansi vertikal lain untuk bahu-membahu dan bekerja sama mendorong peningkatan ekspor dari Maluku.
"Tim ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor, termasuk melakukan perubahan terutama kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku," ujarnya.
Berkaitan gathering ekspor yang dihadiri para ekportir, kalangan profesional, akademisi dan paraktisi, ia mengharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan membangun jaringan strategis untuk percepatan peningkatan ekspor produk-produk unggulan Maluku di level nasional, regional, maupun internasional.
"Tim ini harus bekerja optimal dan membangun sinergitas bersama para eksportir sehingga berdampak mewujudkan kebangkitan kejayaan ekspor Maluku hingga ke dunia internasional," tandasnya.
Terkait merosotnya kinerja ekspor Maluku selama beberapa tahun terakhir, katanya, telah berdampak pada penurunan daya saing regional meskipun berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing sudah dilakukan pemerintah.
Begitu pun pelaku usaha telah melakukan berbagai upaya efisiensi dan peningkatan produktivitas, tetapi hal tersebut dipandang belum memberikan hasil memuaskan.
Kondisi Geografis
Gubernur menyebutkan masalah mendasar yang menjadi faktor merosot dan berkembangnya ekspor dan daya saing di Maluku di antaranya tantangan geografis Maluku yang merupakan daerah kepulauan dengan 1.340 pulau, yang secara otomatis membuat konektivitas dan aksesibilitas pada sentra-sentra produksi menjadi sangat berat dan mahal.
Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor daerah ini masih minim.
Upaya deregulasi beberapa peraturan di bidang transportasi pun masih terhambat karena belum sinkronnya peraturan baik secara horinsontal maupun vertikal atau lintas kementerian lembaga.
Selain itu, proses pengangkutan komoditas ekspor dari sentra produksi menuju pelabuhan masih menghadapi kendala teknis di lapangan, serta belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan ekspor.
Karena itu perlu peningkatan kapasitas masyarakat yang ada di sentra-sentra produksi serta pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan, keterampilan atau kreativitas guna peningkatan hasil produksi dan kualitasnya.
Ditambahkannya, berdasarkan hasil diskusi dan survei lapangan oleh instansi terkait dengan beberapa pelaku ekspor, permasalahan pokok yang dihadapi para pelaku ekspor diantaranya, masalah biaya, waktu dan layanan yang cepat dan tidak berbelit-belit.
"Ketidaksinkronan regulasi atau peraturan pusat dan daerah serta lintas sektor, keamanan transportasi dan proses dokumentasi barang yang belum berbasis IT, telah menciptakan biaya tinggi dalam proses pengiriman barang," tandasnya.
Birokrasi ekspor, keterbatasan armada kapal dan belum sinkronnya jadwal pengangkutan, serta akses menuju pelabuhan dari pedalaman, juga dinilai menjadi penyebab tidak efisiennya proses pengangkutan komoditas ekspor dan memperpanjang waktu pengiriman barang, termasuk keterbatasan area konsolidasi barang pada sisi layanan pelabuhan.
