Tual (ANTARA) - Pejabat sementara Kepala Desa Tayando Langgiar, Kota Tual, Ridwan Fadirubun menyatakan pihaknya memasang baleho Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari APBD demi transparansi besaran yang diterima dan pemanfaatannya.
"Transparansi anggaran merupakan salah satu hal mutlak yang harus diketahui oleh warga desa terkait pemanfaatan DD maupun ADD," katanya kepada ANTARA di Tual, Rabu.
Ridwan, saat ini juga sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tual, menyampaikan hal itu untuk menanggapi adanya pernyataan seorang warga desa Tayando Langgiar terkait transparansi DD dan ADD, yang dimuat sebuah media di Tual, belum lama ini.
Ridwan menegaskan bahwa semua warga desa punya hak untuk mengetahui informasi seputar DD maupun ADD, dan karena itu pemasangan baleho berisi besaran anggaran yang diterima desa dan bagaimana pemanfaatannya merupakan salah satu wujud transparansi pekerjaan dan keuangan desa.
"Saya menjabat sementara sebagai kades Tayando Langgiar sejak awal tahun 2017. Saat ini ada yang mengatakan kami tidak transparan, dan saya harus tegaskan bahwa tudingan itu salah besar," tandasnya.
Menurut Ridwan, selama 2017 dan 2018, pengawasan maupun monitoring sudah dilakukan oleh Dinas PMD maupun Inspektorat dan BPK, yang juga telah melakukan audit terhadap pemanfaatan DD maupun ADD dua tahun tersebut.
Program desa yang sudah dijalankan di antaranya rehabilitasi rumah warga (tiap kk di beri 20 sak semen), pembangunan MCK bagi warga, belanja aset desa, pengadaan speedboat dan ketinting buat warga, pembangunan jembatan sepanjang 200 meter, dan penerangan desa dengan menggunakan lampu solar sel sebanyak 150 buah.
"Bantuan speedboat maupun ketinting bagi nelayan Tayando Langgiar pun bukan saya yang menentukan, tetapi tiap marga di desa yang menentukan siapa yang berhak menerimanya," kata Ridwan.
"Jika saat ini ada 50 nelayan di desa, sudah tentu baru sebagian yang mendapatkan karena anggaran kita terbatas. Ada satu persoalan di desa Tayando Langgiar yang saya tempuh ke jalur hukum, yakni pembuangan kendaraan jenis tosa oleh sekolompok warga, ketika kendaraan itu tiba di desa," katanya.
Ia menjelaskan, kendaraan tosa ditujukan untuk membantu sekitar 40 siswa SMP di desa Tayando pergi ke sekolah yang berjarak sekira 2 kilometer. Kendaraan itu pun merupakan usulan dari pihak sekolah.
Ridwan juga membantah tudingan bahwa perangkat desa Tayando Langiar didominasi keluarga dekanya.
"Itu jelas tidak benar, karena perangkat desa yang ada saat ini ditunjuk langsung oleh tiap marga, dan saya hanya menjalankan," katanya.
Desa Tayando Langgiar menerima anggaran DD dan ADD per tahun sebanyak Rp2 miliar lebih, dan pemanfaatanya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
"Selaku Pjs Kades Tayando Langgiar, saya siap bertanggung jawab atas pemanfaatan ADD dan DD dua tahun terakhir," kata Ridwan.
