Wali Kota Ternate tandatangani NPHD dukung dana Pilkada 2020

Ternate (ANTARA) - Walikota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kifli Hasan, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate M. Zen Karim untuk kebutuhan Pilkada 2020.

"Meskipun Pilwako dilaksanakan September 2020, tapi tahapan sudah berjalan. Namun, pada 2019  merupakan tanggungjawab semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing," kata Walikota Ternate Burhan Abdurahman di Ternate, Selasa

Dia menyebutkan, pihaknya akan selalu bersama mensukseskan agenda - agenda nasional Yanga ada di daerah, beberapa kali pileg berpartisipasi aktif dalam rangka mensuport tambahan anggaran di TPS.

Bahkan, dengan adanya penandatanganan ini Pemkot sudah siap mensuport pilkada tahun 2020, dengan harapan, dana yang telah disepakati agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena melaksanakan demokrasi Tahun ini kebanyakan memakai uang rakyat yang dititipkan ke Bawaslu dan KPU.

"KPU dan Bawaslu dengan sejumlah pengalaman, saya yakin pasti berkomitmen, sebab, pilkada mendatang akan lebih berkualitas dan demokrasi lebih baik dari tahun - tahun lalu," ujar wali kota.

NPHD atau anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 mendatang, sesuai dengan jumlah anggaran APBD Perubahan 2019 sebesar Rp2,5 miliar dan APBD Induk 2020 sebesar Rp27,1 miliar, dengan anggaran sebesar ini untuk menjawab kebutuhan pilkada mendatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Hasan mengatakan, dengan anggaran Pilwako yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Kota, maka harus dijalankan sesuai ketentuan anggaran, maka dari itu, harus penuh ikhtiar dan tanggungjawab yang berikan kewenangan oleh Negara.

"Bawaslu akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kelancaran pemilu 2020," kata Kifli.

Sedangkan, Ketua KPU Ternate, M Zen Karim mengakui, kesusksesan pilkada tahun 2020 bukan tanggungjawab KPU saja, tapi tanggungjawab semua pihak, terutama Pemkot dalam memberikan dukungan.

Sebab, tahapan pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 Septembr, sehingga, jangka waktu dekat akan melaksanakan launching tahapan pilkada di Kota Ternate.

"Kalau untuk pertengahan Oktober dengan bantuan anggaran yang sekian banyak. Kami KPU berkomitmen pakta integritas itu menjadi dasar, sehingga kami melakukan seefisien sesuai RKA yang diajukan, walaupun dalam perjalanan, maka pakta menjadi dasar agar diberikan sanksi perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.