Anggota DPR-RI minta penambahan rumah sakit rujukan nasional di wilayah Timur

Ambon (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah memprioritaskan penambahan rumah sakit rujukan (RS) nasional di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati akses pelayanan kesehatan optimal.

"Berkaitan rencana pemerintah menambah 14 RS rujukan nasional, maka kami minta dapat diprioritaskan untuk Indonesia Timur, tidak hanya di kawasan Barat dan Tengah saja," katanya, dikonfirmasi ANTARA dari Ambon, Selasa.

Menurut Mercy, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, pada rapat Banggar DPR-RI bersama empat Menko membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021, di Jakarta, Senin (22/6), dirinya meminta keadilan pemerintah memperhatikan peningkatan pelayanan kesehatan di Kawasan Timur.

Dia meminta perhatian serius pemerintah menambah RS rujukan nasional di kawasan Timur, mengingat selama ini masyarakat di kawasan itu bila sakit harus dirujuk ke Surabaya, dan Jakarta, disebabkan keterbatasan peralatan dan akses layanan kesehatan.

Menyangkut standar dan persyaratan RS rujukan nasional yang tergolong berat untuk dipenuhi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI tersebut meminta pemerintah melakukan langkah -langkah penguatan sehingga ada penambahan di kawasan timur.

"Selama ini warga yang sakit parah di kawasan Timur harus dibawa berobat ke Makassar, Surabaya atau Jakarta, karena keterbatasan peralatan di daerah. Ini kan sangat berat," katanya.

Mercy mengatakan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah memberikan catatan khusus untuk dibicarakan dengan Menteri terkait di bawah koordinasinya.

Subsidi Listrik 

Mercy Barends dalam rapat tersebut juga meminta perhatian pemerintah untuk tidak mengurangi atau menghapus subsidi listrik dan elpiji tiga Kg, walaupun diperhadapkan dengan defisit anggaran APBN.

"Subsidi untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta elpiji tiga Kg harus tetap dipertahankan, karena berkaitan dengan upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini," tandasnya.

Sedangkan menyangkut lonjakan tarif listrik yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah, Mercy menyatakan pemerintah telah memberikan "relaksasi" pembayaran tagihan listrik secara cicil selama tiga bulan terhitung Juli hingga September 2020, namun diperkirakan banyak warga yang gagal bayar hingga Desember 2020.

Mercy yang juga anggota Komisi VII DPR-RI mengakui, subsidi elpiji tiga kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan subsidi listrik saat ini telah menjangkau 31 juta pelanggan, terdiri dari 24 juta pelanggan 450VA dan tujuh juta pelanggan 900 VA subsidi.

"Karena itu subsidi untuk rakyat ini tidak dikurangi atau dipangkas, karena akan berdampak terhadap semakin beratnya masyarakat kecil untuk bertahan hidup dan mendongkrak produktivitasnya," tandasnya.