Ambon (ANTARA) -
Ketua Pemuda Desa Luhu, Iha, dan Kulun, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Abdul Rasid Payapo mengharapkan adanya kegiatan operasi gabungan TNI dan Polri di kawasan penambangan batu sinabar guna mengamankan wilayah itu dari ancaman konflik antarwarga,
"kami mengharapkan adanya operasi gabungan antara TNI dan Polri sehingga tidak terjadi konflik lagi karena area penambangan ilegal di bukit sinabar," kata Abdul saat melakukan silaturahim dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar di Ambon, Senin.
Menurut dia, konflik yang terjadi di sana akibat masih ada warga desa yang nekat menambang batu ini untuk disulingan menjadi air raksa meski pun batu sinabar ini mengandung beberapa zat yang dapat membahayakan nyawa manusia.
Namun mengingat harga jualnya di pasaran yang menjanjikan membuat kebanyakan warga tidak peduli akan hal itu.
"Kami mengharapkan apabila ada penjualan baiknya melalui koperasi. Sebelum adanya bukit sinabar, warga tiga desa yaitu Luhu, Iha, dan Kulun sering konflik terjadi dikarenakan perebutan hasil jual," kata Abdul.
Kapolda Irjen Pol Baharudin Djafar mengatakan, apabila mau melapor tentang masalah pengelolaan bukit sinabar sebenarnya bukan ke kepolisian karena tugas Polri apabila ada gangguan kamtibmas baru dilakukan proses hukumnya.
"Silahkan dilaporkan langsung kepada Bupati SBB untuk masalah sistem pengelolaannya," ujar Kapolda.
Peran Camat yang harus berfikir bagaimana rakyatnya untuk sejahtera, karena sumber daya alam agar betul-betul dikelola dengan baik dan tidak hilang di tengah jalan.
Batu sinabar yang bahan dasarnya untuk pembuatan air raksa sebetulnya tidak boleh dipakai karena dapat merusak lingkungan maupun mengancam kesehatan manusia, dan dalam mengelola sumber daya alam ini membutuhkan sistem yang benar dan adanya investasi yang baik
Kapolda juga berharap agar jangan ada kekerasan serta membangun komunikasi secara baik antarsesama warga desa, dan tidak boleh memakai atau menjual mercuri secara ilegal dengan bebas karena itu termasuk perbuatan tindak pidana.
"Apabila ada gangguan kamtibmas akan diproses hukum, dan Kapolres SBB akan memediasi pertemuan pemuda dengan bupati untuk membicarakan bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini," tandas Kapolda.
