Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR-RI Mercy Chriesty Barends menegaskan, rasio elektrikasi di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku hingga saat ini masih sangat rendah yakni baru mencapai 45 persen pada 2021.
"Hingga menjelang akhir 2021 rasio elektrifikasi di Kepulauan Aru baru mencapai 40 hingga 45 persen. Ini rasio elektrifikasi terendah dari 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku," kata Mercy Barends di Ambon, Sabtu.
Mercy yang sedang melaksanakan reses tahun 2021/2022 di Kota Ambon serta tiga kabupaten lainnya di Maluku, menyatakan dirinya terus berkolaborasi dengan PT, PLN untuk rasio elektrifikasi di kabupaten perbatasan dengan negara tetangga Australia itu.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan berdasarkan koordinasi dan dialog dengan General Manajer PT. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara Adam Yogaswara, rasio elektrifikasi di kabupaten itu diperkirakan baru akan mencapai 53 persen di akhir tahun 2023.
Kendala utama yang dihadapi BUMN tersebut yakni karakteristik Kepulauan Aru merupakan wilayah pulau-pulau dan banyak yang belum dibangun jaringan listrik, disamping keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau seluruh wilayah.
Menurut Mercy di desa-desa lain yang belum menikmati listrik dari PLN itu sudah terpasang jaringan listrik dan hanya menunggu proses pengadaan mesin pembangkit didatangkan PLN.
PLN saat ini juga sedang melakukan relokasi mesin-mesin dari beberapa daerah di Maluku maupun luar Maluku untuk ditempatkan beberapa pulau di Aru yang telah dibangun jaringan listriknya.
Relokasi mesin itu merupakan bagian dari penanganan 97 Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di Maluku dan Maluku Utara sejak tahun 2017 lalu, dan kini disetujui Menteri ESDM untuk diselesaikan hingga akhir 2022.
Namun, kendala lain yang dihadapi saat membawa mesin menggunakan kapal ke pusat pembangkit di pulau-pulau terpencil dan wilayah pedalaman yakni, gelombang laut yang kurang bersahabat serta tidak adanya pelabuhan pendaratan.
Anggota DPR-RI Dapil Maluku yang juga berasal dari Kepulauan Aru itu, mengaku pembangunan kelistrikan di daerah kepulauan menghadapi banyak tantangan, di antaranya tidak adanya pelabuhan laut untuk menurunkan material, tidak ada akses jalan untuk membangun jaringan, dan pembebasan tanaman di sepanjang jalur jaringan.
PLN juga akan menempuh kebijakan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, namun dipertimbangkan serapan energi tenaga surya tidak mampu untuk beroperasi selama 24 jam, sehingga dipikirkan untuk dikolaborasikan dengan pembangkit lain mengunakan energi baru terbarukan.
Mercy berharap Pemkab Kepulauan Aru juga dapat segera menyelesaikan tiga unit mesin PLTD yang bermasalah di Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Marlasi, Kecamatan Aru Utara dan Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara.
Penanganan kelistrikan di tiga kecamatan itu menggunakan skema KSO (Kerja Sama Operasi), di mana pemerintah pusat melalui Anggaran PLN menyediakan seluruh instalasi listrik (tiang, jaringan, transmisi, gardu dan lain-lain), sedangkan pemkab menyediakan pengadaan Rumah mesin dan mesin listrik.
"PLN sudah menyelesaikan tangungjawabnya yakni tiang, jaringan, transmisi, gardu dan lain-lain. Saat ini hanya menunggu pemkab mengganti travo distribusi dengan travo Step Up, sehingga bisa dioperasikan," ujarnya.
Pengadaan mesin yang tidak sesuai spesifikasi itu, menyebabkan PLN tidak bersedia melakukan serah terima dengan pemkab.
"Kami berharap masalah tiga PLTD ini segera diselesaikan, sehingga masyarakat di tiga kecamatan ini dapat segera menikmati aliran listriknya. Jika tiga PLTD ini tuntas maka berdampak percepatan akselerasinya elektrikasi di Aru bisa diatas 60-70 persen," katanya.
