DPRD : penyerapan APBD di Maluku masih rendah, apa penanganannya

Ambon (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Maluku dinilai masih rendah sehingga diharapkan APBD tahun anggaran 2022 dapat dimanfaatkan secara maksimal guna kepentingan masyarakat.

"Harus diingat kalau Menteri Keuangan sudah memberikan peringatan dan catatan kritis bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis," kata Amir di Ambon, Jumat.

Sebab Menkeu Sri Muryani sendiri sudah menegaskan kalau penyerapan APBD 2021 hanya sebesar 39 persen hingga posisi memasuki akhir tahun.

Sehingga sangatlah disayangkan, nila pemerintah daerah sendiri tidak segera menanggapi peringatan yang telah disampaikan oleh menteri keuangan.

Menurut dia, masalah seperti ini sebenarnya sesuatu yang lucu, karena disaat daerah masih memerlukan banyak penanganan tapi anggarannya didiamkan dan tidak digunakan secara maksimal.

Oleh karenanya dia meminta keseriusan pemerintah daerah agar segera mempergunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat kita malu, karena dikritik langsung oleh menteri dan ini menandakan kita mau anggarannya besar namun sebaliknya justeru tidak mampu untuk mempergunakannya dengan baik," ucap Amir.

Dia juga berharap semoga sisa satu bulan terakhir di tahun 2021 ini bisa dipergunakan anggarannya oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat.

Apalagi dalam proses pembahasan APBD Perubahan itu telah dilakukan refocusing anggaran guna mendukung program penanganan pandemi COVID-19 di Maluku.