Ambon (ANTARA) -
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel)
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Bupati Bursel Safitri Malik Soulisa di Aula Markas Besar Bakamla RI Jakarta, Rabu.
Kepala Bakamla menyatakan, perairan Bursel merupakan wilayah strategis sebagai etalase terdepan keamanan negara, dan termasuk dalam 35 titik pembangunan stasiun sistem peringatan dini (SPD) di wilayah perairan Indonesia.
Potensi perikanan kelautan yang besar, seringkali membuat para pelaku illegal fishing dengan leluasa melakukan aksi, ditengah minimnya keamanan laut yang membuat daerah mengalami kerugian yang cukup besar.
"Menyikapi hal tersebut, Pemkab Bursel menjajaki komunikasi dan kerja sama dengan Bakamla RI," katanya.
Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa, menyambut baik penandatanganan kerja sama dan akan mendukung segala bentuk aktivitas Bakamla di wilayahnya.
"Kami pun akan menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Bakamla di Bursel," ujarnya.
Saat ini pihaknya kata Bupati, sementara menyusun kebijakan di sektor keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bursel.
"Kebijakan ini penting dilakukan agar perairan Bursel bisa terproteksi dari segala bentuk ancaman, termasuk illegal fishing yang kerap terjadi di hampir semua daerah di Maluku," tandasnya.
Bupati lanjutnya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Bakamla dan segenap keluarga besar Bakama yang hadir pada acara penandatanganan kerja sama tersebut.
"Kami menyampaikan terima kasih karena telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Bursel," tandasnya.
