Ambon (ANTARA) - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku menyoroti program migrasi siaran TV analog (Analog Switch Off/ASO) karena persiapan di dua daerah yang ditargetkan di Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dinilai masih kurang optimal sehingga pemerintah terpaksa mengundur pelaksanaannya dari jadwal semula pada 30 April 2022.
"Ambon dan Seram Bagian Barat belum dilaksanakan ASO karena dinilai belum siap," kata Ketua IJTI Pengurus Daerah Maluku, Imanuel Alfred Souhaly di Ambon, Sabtu.
IJTI melihat persiapan untuk peralihan tv analog ke tv digital di Maluku belum sepenuhnya siap karena lemahnya sosialisi program ASO di tingkat daerah. Menurut dia, saat ini hanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku bersama lembaga penyiaran pemrintah dan stasiun tv swasta lokal berjaringan di Maluku yang memiliki inisiatif untuk sosialisasi ASO.
Ia menilai, dinas Kominfo provinsi dan 11 kabupaten/kota di Maluku seharusnya juga ikut berperan aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut di Maluku.
"Sehingga seharusnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dinas kominfo harus lebih aktif," ujar Imanuel yang juga menjabat Kepala Biro Kompas TV Ambon ini.
Ia menjelaskan, saat ini semua stasiun tv di Ambon baik yang swasta maupun nasional sudah memasang perangkat infrastruktur untuk digital. Namun, kembali lagi apakah masyarakat seluruhnya sudah tahu atau mendapatkan pemahaman tentang ASO, dan distribusi bantuan piranti STB (Set Top Box) tv digital kepada keluarga penerima sudah tepat sasaran sesuai data.
"Nah ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi pembagian STB kepada warga miskin sesuai regulasi yang diterbitkan. Selain itu juga, harusnya disampaikan bahwa untuk memiliki STB bisa dibeli dimana dan harga nominalnya harus dijual berapa. Ini juga harus diperhatikan oleh dinas kominfo daerah," katanya.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam konfrensi pers online pada Jumat (29/4) menyatakan ASO baru diberlakukan di tiga wilayah dari 56 wilayah siaran di 166 kabupaten/kota yang dijadwalkan awal, termasuk di dalamnya area Maluku. Tiga wilayah yang melakukan migrasi tv digital tahap pertama adalah di Provinsi Riau (Bengkalis, Kepulauan Meranti, Dumai), Nusa Tenggara Timur (Timur Tengah Utara, Belu dan Malaka), Papua Barat (Kota Sorong dan Kabupaten Sorong).
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Titus F.L Renwarin tidak menjawab ketika dimintai konfirmasi tentang kesiapan Maluku untuk pelaksanaan peralihan ke siaran tv digital. Pada rapat terakhir di awal April 2022, Titus sempat mengatakan hanya dua dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang siap melaksanakannya.
"Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam program migrasi siaran TV digital tahap I pada 30 April 2022," kata Titus saat itu di Ambon.
Menurut Titus sesuai data yang diperoleh dari Direktorat Pengembangan Pita Lebar, provinsi Maluku mendapatkan 19.113 unit STB yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sesuai data program keluarga harapan (PKH) Kemensos di Kota Ambon dan Kabupaten SBB.
"Ada kurang lebih enam lembaga penyiaran yang menjadi penyedia STB yaitu Media Metro, MNC RCTI, RTV, SCM SCTV, TRANS 7 dan VIVA TVONE," katanya.
Pihaknya, ujar Titus akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Diskominfo kabupaten/kota di Maluku serta lembaga penyiaran, untuk mengetahui sejauh mana distribusi STB yang telah dilakukan, terutama di Ambon dan SBB yang masuk dalam tahap I migrasi siaran tv digital.
Baca juga: Baru dua daerah di Maluku siap laksanakan migrasi TV digital
Baca juga: Siaran televisi analog di Banten dihentikan mulai 17 Agustus, kapan di Maluku?
