Warga di lima kecamatan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), akan menutup paksa aktivitas sejumlah perusahaan tambang di daerah itu.Salah seorang tokoh pemuda Pulau Obi, Nidjar mengatakan, di Ternate, Rabu, ancaman tersebut akan mereka realisasikan jika Pemkab Halsel belum memberikan kepastian soal pemekaran Obi menjadi kabupaten."Upaya dari warga di Pulau Obi dilakukan sebagai reaksi atas belum jelasnya pemekaran Obi menjadi kabupaten tersendiri yang terpisah dari Halsel," katanya.Warga Pulau Obi akhir pekan lalu menyegel seluruh kantor pemerintah di wilayah itu, dengan alasan yang sama, akan tetapi, sejak awal pekan ini aksi itu dihentikan karena dampaknya merugikan masyarakat setempat.Nidjar mengatakan, masyarakat Obi menuntut dimekarkan menjadi kabupaten karena, Pemkab Halsel selama ini kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana.Padahal, Pulau Obi memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), terutama di sektor pertambangan, kehutanan dan perikanan, sebagian diantaranya telah digarap oleh sejumlah perusahaan.Pemkab Halsel belum dapat dikonfirmasi mengenai ancaman warga tersebut, namun Ketua DPRD Halsel, Bahrain Kasuba, ketika dihubungi mengatakan, ancaman warga Obi tersebut jangan direalisasikan, karena akan merugikan masyarakat Obi sendiri.Masyarakat Obi sebaiknya menggunakan cara-cara yang prosedural dan bijak dalam menyalurkan aspirasi, termasuk soal aspirasi pemekaran Obi menjadi kabupaten tersendiri dan terpisah dari Halsel."DPRD Halsel mendukung aspirasi masyarakat Obi tersebut, bahkan telah membentuk pansus untuk membahas mengenai aspirasi itu," katanya.DPRD Halsel sebelumnya telah menyetujui anggaran persiapan pemekaran Pulau Obi yang diajukan oleh Pemkab Halsel sebesar Rp2,5 miliar, oleh karena itu, masyarakat Obi diminta bersabar.
Warga Obi Ancam Tutup Paksa Aktivitas Pertambangan
Kamis, 3 Februari 2011 4:10 WIB
