Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku menilai keberadaan laboratorium uji mutu hasil pertanian dapat meningkatkan mutu dan kualitas produksi serta pendapatan para petani belum bisa terealisasi.
"Laboratorium seperti ini membantu memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat dan industri terkait masalah proses produksi atau pun kualitas produk pangan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan di Ambon, Rabu.
Menurutnya bila mutu dan hasil produksi pertanian semakin baik maka berdampak positif juga terhadap pendapatan para petani, sehingga perlu disiapkan proposal secara baik agar menjadi pegangan bagi anggota DPR RI untuk ikut memperjuangkannya," katanya.
Sehingga komisi II DPRD Maluku berharap di tahun mendatang, perjuangan mendapatkan sebuah laboratorium uji mutu hasil pertanian ini bisa terakomodasi dalam APBN.
Sebelumnya ketua komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa mengatakan, belum adanya laboratorium di Maluku yang secara khusus bisa menguji mutu dan kualitas hasil pertanian selama ini sehingga pengujian harus ke luar daerah.
Bila uji mutu tetap dilakukan di luar daerah, maka kualitas hasil produk pertanian akan menurun karena proses perjalanannya terlalu jauh.
"Hasil produksi padi petani di Pulau Buru misalnya tidak bisa dibeli Perum Bulog (Divre) Maluku karena kadar airnya mencapai 3,14 persen sehingga lebih banyak dijual ke kabupaten dan kota lain di daerah ini," katanya.
Sehingga Komisi II mengusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Nasional agar bisa membangun laboratorium uji mutu hasil produk pangan agar tidak lagi berharap ke daerah lain.
