Ambon (ANTARA) - Komisi II DPRD Maluku meminta pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) agar bisa membangun sebuah laboratorium uji mutu hasil produksi pertanian di Maluku.
"Belum ada laboratorium di Maluku yang secara khusus bisa menguji mutu dan kualitas hasil pertanian selama ini sehingga pengujian harus ke luar daerah," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Lewerissa di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, kalau uji mutu di luar daerah, maka kualitas hasil produk pertanian akan menurun karena proses perjalanannya terlalu jauh.
Baca juga: Cuaca ekstrem akibatkan harga bahan pangan masih tinggi di Ambon
Dia mencontohkan hasil produksi padi oleh petani di Pulau Buru tidak bisa dibeli Perum Bulog (Divre) Maluku karena kadar airnya mencapai 3,14 persen.
Makanya Komisi II akan menemui Badan Ketahanan Pangan Nasional untuk meminta pembangunan lab uji mutu hasil produk pangan agar tidak lagi berharap ke daerah lain.
"Proposalnya sudah diajukan, dan untuk mengatasi masalah pangan di sini harus ada kerjasama lintas sektor dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri antara Distan, Bulog, atau pun Badan Ketahanan Pangan provinsi," ucapnya.
Ketahanan pangan di Maluku ini sebenarnya rawan, karena sesuai data nasionalnya daerah ini masuk kategori seperti itu.
Padahal, ia menilai rawan pangan bukan berarti tidak tersedianya pangan, tetapi banyak faktor penyebabnya seperti dari masalah transportasi atau SDM yang intinya berpengaruh terhadap status rawan pangan.
Baca juga: Untuk wujudkan "food estate", inilah empat pilar pendukungnya versi Guru Besar IPB
DPRD Maluku minta BKPN bangun laboratorium uji mutu produk pertanian
Sabtu, 23 Juli 2022 15:21 WIB
Ketua Komisi II DPRD Maluku, John Lewerissa di Ambon. (ANTARA/daniel/)
