Pakar sarankan cawapres berlatar belakang hukum tata negara

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri Bachmid menyarankan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 perlu sosok yang paham dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

"Aspek ini sangat elementer serta merupakan sebuah keniscayaan, untuk hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana mengelola sebuah negara," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan secara konstitusional, demokrasi dan nomokrasi adalah prasyarat mutlak. Demokrasi dari waktu ke waktu selalu mendapat atribut tambahan. Seperti welfare democracy, people democracy, social democracy, participatory democracy, dan lain-lain.

"Gagasan demokrasi yang paling ideal di zaman modern ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum constitutional democracy," katanya.

Secara teoritik, demokrasi berlandaskan atas hukum atau nomokrasi. Nomokrasi sebagai konsep mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum atau sistem itu sendiri.

"The rule of law and not of man. Pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia, jadi hakikatnya hukum sebagai benchmarking yang harus dijadikan rujukan oleh semua pihak, termasuk yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan itu," katanya menegaskan.



Untuk itu, kata dia, pasca constitutional reform memerlukan seorang teknokrat yang memahami sistem dengan kemampuan teknokratisnya.

Saat ini ada sejumlah nama pakar hukum tata negara yang wira-wiri menghiasi peta hukum Indonesia. Fahri Bachmid menyebut salah satu nama yang bisa memahami konsep konstitusi di atas adalah Yusril Ihza Mahendra. Apalagi Yusril tampak bersama Prabowo Subianto selama dua hari berada bersama-sama di Batusangkar, Sumatera Barat akhir bulan lalu.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra sangat dibutuhkan dan tepat untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Dari segi pengalaman, pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain yang telah bersentuhan dengan dunia politik dan pemerintahan sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini," katanya.

Menurut dia, selama perjalanan karir, sosok Prof Yusril telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, khususnya dalam perkembangan hukum tata negara, dan kepemerintahan dan menjadi Negarawan yang mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya.

Yusril mengawali perjalanan karir di Istana Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan Presiden BJ Habibie. Yusril juga menjadi bagian penting dalam perjalanan politik bangsa Indonesia.


 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar sarankan cawapres berlatar belakang hukum tata negara